Arrahmah.Com |
- Qatar kerahkan 1.000 pasukan darat ke Yaman
- Mujahidin Asy-Syabaab rilis foto-foto penyerangan mereka terhadap basis AMISOM
- Memanas, 16 tentara Turki tewas, 6 terluka dalam serangan PKK
- Provider listrik token setengah mafia, kata Menko Rizal Ramli
- 83 WNI menjadi korban kapal karam di Malaysia
- GIDI ajukan tiga tuntutan, Idul Adha di Tolikara terancam
- Seks bebas meningkat, Bupati Purwakarta terapkan kawin paksa
- Pemimpin Muslim gugur ditembak di Thailand selatan
- 24 mata-mata Iran dan "Hizbullah" dibekuk pemerintah Kuwait
- Saudi tidak peduli Suriah?
Qatar kerahkan 1.000 pasukan darat ke Yaman Posted: 07 Sep 2015 05:04 PM PDT DOHA (Arrahmah.com) - Qatar dilaporkan telah mengerahkan pasukan ke Yaman untuk pertama kalinya, menurut kantor berita yang berbasis di Doha, Al Jazeera. |
Mujahidin Asy-Syabaab rilis foto-foto penyerangan mereka terhadap basis AMISOM Posted: 07 Sep 2015 04:35 PM PDT MOGADISHU (Arrahmah.com) - Pekan lalu, sejumlah besar Mujahid Asy-Syabaab melakukan serangan terhadap sebuah pangkalan militer pasukan teroris Uni Afrika yang menduduki Somalia (AMISOM) yang berlokasi di dekat ibukota. Militer Uganda mengklaim dua belas tentaranya tewas namun Mujahidin Asy-Syabaab menyatakan bahwa hampir 70 tentara tewas dalam serangan itu. (haninmazaya/arrahmah.com) |
Memanas, 16 tentara Turki tewas, 6 terluka dalam serangan PKK Posted: 07 Sep 2015 04:03 PM PDT ANKARA (Arrahmah.com) - Militer Turki mengumumkan pada Senin (7/9/2015) bahwa 16 tentara tewas dan 6 lainnya luka-luka dalam serangan oleh pemberontak Kurdi di Turki tenggara sehari sebelumnya (6/9). |
Provider listrik token setengah mafia, kata Menko Rizal Ramli Posted: 07 Sep 2015 06:00 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi. Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9), mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut. "Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia," katanya (7/9/2015). Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. "Kalau pulsa telepon, kita beli Rp 100 ribu, kita bayar Rp 95 ribu, itu uang muka kita istilahnya," katanya. Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu pada masa lalu. Karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat. "Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp 100 ribu, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp 5.000 sehingga dia membayar listrik Rp 95 ribu. Kami mohon ini segera dilakukan," katanya. Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu. Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri. "Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp 100 ribu, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya, dia beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi," katanya. Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik. "Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan," katanya, lansir ROL. (azm/arrahmah.com) |
83 WNI menjadi korban kapal karam di Malaysia Posted: 07 Sep 2015 05:00 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Jumlah korban kapal kayu yang tenggelam di perairan Malaysia, 3 September lalu, telah mencapai 83 orang warga negara Indonesia (WNI). Dari jumlah itu, sebanyak 63 di antara mereka meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kepastian itu disampaikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, setelah Badan Maritim Malaysia menemukan dua jenazah, pada Senin (7/9/2015). "Kedua jenazah itu akan dibawa pihak berwenang Malaysia ke rumah sakit untuk diidentifikasi bersama puluhan jasad lainnya," kata Hermono, dikutip dari BBC Indonesia. Menurut dia, pihak Kedutaan Besar RI tengah menunggu hasil proses identifikasi. Sejauh ini, baru terdapat 17 jasad yang bisa dikenali keluarga masing-masing. Sedangkan, lima jasad lainnya dikenali berkat kartu identitas dan paspor yang melekat pada pakaian mereka. "Setelah pihak keluarga dapat mengidentifikasi, kami akan memulangkan tujuh jenazah pada Senin (7/9/2015) dan enam jenazah pada Selasa (8/9/2015)," ujarnya. Adapun untuk 20 korban selamat, Hermono mengaku mereka tengah disoroti aparat Malaysia karena melanggar undang-undang keimigrasian serta keluar Malaysia secara ilegal. Meski demikian, KBRI tengah mengupayakan agar mereka tidak perlu menjalani proses hukuman di Malaysia. "Mudah-mudahan disetujui. Jika begitu, KBRI yang akan biayai kepulangan mereka," ujarnya. Hasil wawancara dengan para korban selamat, Hermono mengatakan mereka merupakan penumpang kapal yang beroperasi secara ilegal. Mereka menumpang kapal tersebut guna menghindari aparat karena mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap. "Para pemilik kapal dan para calon penumpang kumpul di suatu tempat lalu berangkat, biasanya tengah malam demi menghindari deteksi aparat," kata Hermono. Otoritas Malaysia sebelumnya mengatakan kapal kayu itu terbalik sebelum tenggelam dekat Kota Sabak Bernam di Negara Bagian Selangor, pada Kamis (3/9/2015). Menurut Badan Maritim Malaysia, kapal berukuran sekitar panjang 15 meter dan lebar 3 meter itu memuat 70 hingga 100 orang. Untuk mencari korban, tim SAR Malaysia mengerahkan tujuh kapal dinas penjaga pantai, tiga kapal Angkatan Laut Malaysia, satu kapal Polisi Malaysia dan tiga pesawat terbang. Sebelumnya insiden serupa pernah terjadi Juni lalu, sebuah kapal yang mengangkut 97 migran asal Indonesia karam di perairan bagian barat Malaysia. Insiden itu mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. (azm/arrahmah.com) |
GIDI ajukan tiga tuntutan, Idul Adha di Tolikara terancam Posted: 07 Sep 2015 04:18 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Komite Umat untuk Tolikara (Komat), Ustaz Bachtiar Nasir membenarkan, ada pertemuan antara Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan Muslim Tolikara. Dalam pertemuan tersebut, GIDI mengajukan tuntutan. ''GIDI menuntut tiga hal dalam pertemuan tersebut,'' kata Ustaz Bachtiar Nasir, dikutip dari Republika.co.id, Ahad (6/9). Pertama, GIDI menuntut agar dua tersangka kerusuhan Tolikara dibebaskan. Kedua, mereka meminta agar kasus Tolikara diselesaikan secara hukum adat. Sedangkan ketiga, GIDI minta tak dikaitkan dengan separatis. Namun, ujar Bachtiar, Menko Polhukam menolak permintaan GIDI untuk membebaskan tersangka kerusuhan. Selain itu, permintaan GIDI yang kedua juga ditolak. Menurutnya, tak bisa hukum adat digunakan untuk mengadili dua tersangka kerusuhan Tolikara. Sebab, hukum adat tak bisa dijadikan hukum negara. Sementara Presiden GIDI, Pdt Dorman Wandikmbo, tidak bisa dihubungi saat coba dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut. GIDI mengancam kalau tak dibebaskan, terang Bachtiar, shalat Idul Adha tak bisa dijamin bisa dilaksanakan di Tolikara. Namun, ujar dia, Menko Polhukam menolak permintaan GIDI. Tersangka tetap harus dihukum sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. (azm/arrahmah.com) |
Seks bebas meningkat, Bupati Purwakarta terapkan kawin paksa Posted: 07 Sep 2015 03:37 AM PDT PURWAKARTA (Arrahmah.com) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat membatasi waktu kunjungan pacar (wakuncar) bagi kelompok remaja di wilayahnya. Bila wakuncar lewat pukul 21.00 wib, akan digerebek dan dikawinkan dan dinikahkan secara paksa. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan, tak main-main dengan kebijakannya tersebut. "Ini tak sekedar gertak sambal. Kawin paksa ini efektifnya berjalan September ini," ujarnya. Dedi mengaku telah mengumpulkan sekaligus memberi arahan kepada 193 kepala desa untuk melaksanakan imbauan tersebut. Dia punya alasan atas kebijakannya itu. Kata Dedi, diberlakukannya tindakan kawin paksa ini agar tidak terjadi kasus asusila yang merusak akhlak remaja sekaligus menjaga kehormatan para orang tua pihak perempuan. Selain itu, kebijakan tersebut juga sebagai respons dari kekhawatiran para orang tua, karena cukup banyak kasus remaja yang hamil di luar nikah. "Kami ingin mewujudkan Purwakarta yang lebih berbudaya," ucap Dedi. Dia meminta kades dan lurah mengawal kebijakannya itu dengan membuatkan payung hukum berupa perdes. "Perdesnya harus selesai September. Kalau tidak, kepala desa dikenai sanksi penundaan pencairan dana bantuan desanya," ujar Dedi. Kepala Desa Cilandak Jakaria mengaku tak masalah dengan instruksi tersebut. "Kan, tujuannya buat kebaikan bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat lebih beretika dan berbudaya," katanya. Sejumlah kalangan mendukung kebijakan tersebut, demi membendung seks bebas di kalangan remaja di Purwakarta yang kondisinya kian memprihatinkan. "Saya tidak tahu, estafet generasi muda untuk lima tahun kedepan seperti gimana bila saat ini saja, seks bebas di kalangan remaja Purwakarta kian memprihatinkan. Kondisinya sudah seperti gunung es yang hari ini sudah nampak permukaannya dan esok lusa bisa hancur," jelas Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini, lansir Pos Kota, Kamis (3/9/2015). Untuk itu, Neng mendukung kebijakan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menindak pasangan remaja berpacaran lewat jam 21.00 wib dengan sanksi kawin paksa usai digerebek aparat Rt dan hansip. Neng berharap tak hanya pembatasan wakuncar, Bupati Dedi juga diminta menegakan perda kenakalan remaja mengatur tawuran antar-pelajar, seks bebas dan penggunaan hp untuk usia anak dibawah umur. "Saya miris, anak di bawah umur di Purwakarta sudah menguasai hp modern. Hampir setiap rumah anak SD miliki HP. Itu bisa menjadi pemicu anak sudah dewasa sebelum waktunya karena HP bisa menonton film porno. Ini embrio kian remaja, anak anak ini bisa terjerumus pada seks bebas," kata Ketua DPC PKB Purwakarta itu. Lebih jauh Neng menerangkan, kebijakan kawin paksa tak berlaku bagi remaja sekolah rumahan karena pastinya dalam pengawasan orang tua. "Karena kalau remaja rumahan mah pasti diawasi ortu. Sasarannya rumah kos kosan," ujarnya. Sementara pemuka agama, H Iskandar mengatakan,seyogyanya persoalan pernikahan ini jangan dijadikan alternatif akhir menangkal seks bebas. Pembangunan moral pada anak usia dini dirasa lebih arif guna membendung seks bebas tersebut, dengan penguatan nilai nilai keagamaan dan pengawasan ketat orang tua. (azm/arrahmah.com) |
Pemimpin Muslim gugur ditembak di Thailand selatan Posted: 07 Sep 2015 02:00 AM PDT PATTANI (Arrahmah.com) - Seorang pemimpin Muslim di selatan Thailand telah gugur (syahid insyaa Allah) ditembak pada Sabtu (5/9/2015) di Provinsi Pattani, sebagaimana dilaporkan sebuah media lokal. Sebelumnya ia telah selamat dari beberapa percobaan pembunuhan serupa, innalillaahi wainna ilaihi raaji'uun. World Bulletin melansir bahwa Dormeng Benjaewan, imam berusia 76 tahun dari Masjid Payonok di distrik Saiburi telah ditembak beberapa kali oleh tersangka yang menggunakan pillion atau sepeda motor di depan sebuah toko makanan. Bangkok Post melaporkan bahwa, ia dialihkan ke rumah sakit lokal dimana ia syahid akibat luka parah di kepala dan badannya. Benjaewan adalah tokoh yang dihormati oleh penduduk lokal dan telah bekerja dengan otoritas Thailand untuk menyelesaikan konflik panjang di perbatasan Malaysia, yang berpopulasi 80% Muslim Melayu itu. Sejumlah imam telah terbunuh dalam konflik tersebut, seiring meningkatnya perlawanan terhadap pemerintah yang anti-Islam. Pada Agustus 2013, dalam kasusu lain, Imam Yacob Raimanee dari masjid pusat Pattani -masjid utama di selatan- ditembak di kota Pattani. Kelompok di balik pembunuhan Raimanee, merupakan kunci utama pencetus konflik yang memanas antara otoritas dan perlawanan. Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi terkait penangkapan pelaku sederet penembakan imam-imam di Pattani. (adibahasan/arrahmah.com) |
24 mata-mata Iran dan "Hizbullah" dibekuk pemerintah Kuwait Posted: 07 Sep 2015 01:00 AM PDT KUWAIT (Arrahmah.com) - Kuwait menetapkan 24 orang tersangka yang diiduga terkait Iran dan kelompok Syiah Libanon "Hizbullah" telah merencanakan serangan terhadap negara Teluk, ujar jaksa penuntut umum dalam sebuah pernyataan pada Selasa (1/9/2015), sebagaimana dilansir Middle East Update, Senin (7/9). Mereka didakwa sebagai "mata-mata Iran dan 'Hizbullah' dan akan melakukan tindakan teror terhadap Negara Kuwait," dengan aksi penyelundupan dan perakitan bahan peledak, serta memiliki senjata api dan amunisi, kata pernyataan itu. Orang-orang itu juga dituduh "melakukan tindakan yang akan merusak persatuan dan integritas wilayah" Kuwait, dan memiliki perangkat penyadapan, lanjutnya. Dua orang lainnya juga dituntut dalam kasus yang sama, satu dengan kasus pemilikan senjata ilegal dan yang lain karena gagal untuk menunjukkan ijin resmi kepada pihak berwenang tentang kepemilikan senjata. Salah satu tersangka adalah warga negara Iran dan sisanya adalah warga negara Kuwait. Tiga tersangka lainnya kini masih buron. Jaksa mengatakan para tersangka itu terkait dengan kejadian bulan lalu ketika ditemukan persediaan sejumlah besar senjata, amunisi dan bahan peledak di salah satu rumah di perbatasan Kuwait. Para pejabat mengatakan pada saat itu tiga orang telah ditangkap dan mengaku bergabung dengan kelompok ilegal yang dilaporkan media setempat sebagai "Hizbullah". ALN melaporkan bahwa penangkapan 22 tersangka dilakukan pada hari Selasa (1/9), dan jaksa melaporkan mereka telah menerima bahan peledak dan pelatihan senjata untuk "mencapai tujuan ilegal." Sejumlah tersangka dituduh sebagai anggota "Hizbullah" yang, menurut pernyataan kejaksaan, "mempunyai tujuan menghancurkan dasar-dasar sosial dan ekonomi negara." Kuwait secara tradisional memiliki hubungan yang lebih baik dengan Iran dibandingkan sesama negara-negara di Teluk Arab, tapi ketegangan diantaranya telah meningkat. Ini bukan pertama kali Iran terkait jaringan spionase di Kuwait. Pada bulan Mei 2013, Mahkamah Agung menangkap seorang Kuwait dan seorang pria berkewarganegaraan Iran atas tuduhan membentuk jaringan untuk memata-matai atas perintah Teheran. Iran membantah tuduhan itu. Mereka juga dihukum karena bersekongkol meledakkan jaringan pipa utama di negara kaya minyak tersebut. Ketegangan hubungan antara Kuwait dan Iran, mendorong pengusiran diplomat Iran setelah penyelidikan menunjukkan informasi dari para teroris tersebut diteruskan kepada diplomat di kedutaan Teheran di Kuwait City. Selama puluhan tahun kedua negara terlibat persengketaan ladang gas di lepas pantai Dorra dan saat ini situasi kembali memanas. Kuwait juga telah menangkap tersangka anggota kelompok ISIS, yang yang dituduh berada di balik serangan terhadap sebuah masjid Syiah di bulan Juni yang menewaskan 26 orang. (adibahasan/arrahmah.com) |
Posted: 07 Sep 2015 12:00 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Arab Saudi kerap dituduh acuh tak acuh terhadap pengungsi Suriah yang lari dari kekejaman Rezim Syiah Nushairiyah dan ISIS. Namun, ternyata kabar bahwa Saudi tidak membantu Suriah tidaklah benar. Menurut Suara Madinah pada Senin (7/9/2015), "'Negara tauhid' itu memang tidak banyak pamer [tetapi] banyak bekerja sedikit bicara. Bahkan setiap hari ada 400 anak-anak Suriah yang diijinkan masuk sekolah Arab Saudi karena sekolah mereka hancur di Suriah." Hingga saat ini, banyak sekali kamp-kamp yang dibangun di sekitar Yordania untuk para pengungsi bahkan lengkap dengan AC, Masjid, sarana bermain, listrik, air, dan semua sarana penunjang kebutuhan pokok lainnya. Salah satunya adalah Kamp Zaatari, 10 km dari selatan Mafraq, sebagaimana dilansir Sabq. Hanya saja, disebabkan dominasi informasi dikuasai media milik Yahudi, maka kebaikan Kerajaan Arab Saudi (KSA) tidak pernah disiarkan seintensif kiprah negara barat yang tiba-tiba mau membantu pengungsi pasca "tragedi yang menimpa si kecil Aylan." (adibahasan/arrahmah.com) |
You are subscribed to email updates from Arrahmah.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |