Arrahmah.Com |  |
- Mujahidin Suriah lepaskan 1.000 roket ke kota-kota yang dikuasai Syiah Suriah
- Milisi anti-Houtsi tangkap distrik-distrik di tengah dan selatan Yaman
- Saat ini Yahudi punya negara sendiri, Islam?
- JPMI canangkan satu keluarga satu pengusaha
- Penjelasan resmi Jabhah Nushrah tentang upaya intervensi militer Turki di Suriah
- Ledakan bom mobil di dekat bandara Kabul tewaskan 17 orang
- Rezim paranoid Mesir menangkap 178 anggota Ikhwanul Muslimin selama seminggu
- Ini hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tentang tragedi Tolikara
- 10 orang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan "terorisme" di Mesir
- Menghadapi diskriminasi, kelompok Hindu Dalit di India memeluk Islam
| Mujahidin Suriah lepaskan 1.000 roket ke kota-kota yang dikuasai Syiah Suriah Posted: 10 Aug 2015 04:36 PM PDT IDLIB (Arrahmah.com) - Mujahidin Suriah telah menembakkan sekitar 1.000 roket, mortir dan proyektil buatan sendiri ke dua kota yang terkepung yang masih dikendalikan oleh rezim Nushairiyah Suriah pimpinan Bashar Al-Assad, ujar kelompok pemantau pada Senin (910/8/2015). Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan ada laporan korban tewas dan terluka dalam serangan berat di dua distrik Fuaa dan Kafraya yang dimulai sejak Ahad (9/8) malam, namun belum ada jumlah korban pasti yang dapat dikonfirmasi, lansir AFP. Fuaa dan Kafraya berada di antara pos-pos yang masih dikendalikan rezim Nushairiyah di provinsi Idlib yang sebagian besar telah dikuasai oleh aliansi Mujahidin yang mencakup Jabhah Nushrah. Aliansi yang dikenal dengan Jaisyul Fath, memulai serangan terhadap desa-desa Syiah pada 15 Juli, mengatakan bahwa itu adalah pembalasan atas serangan rezim di Zabadani, benteng yang dikuasai oleh Mujahidin di sepanjang perbatasan Suriah dengan Libanon. (haninmazaya/arrahmah.com) |
| Milisi anti-Houtsi tangkap distrik-distrik di tengah dan selatan Yaman Posted: 10 Aug 2015 04:05 PM PDT ZINJIBAR (Arrahmah.com) - Pasukan Perlawanan Rakyat Yaman pada Ahad (9/8/2015) merebut kendali beberapa kota dari tangan milisi Syiah Houtsi di provinsi tengah dan selatan negara tersebut termasuk ibukota provinsi Abyan, Zinjibar. Milisi anti-Houtsi tersebut menyita empat distrik di provinsi Ibb pada Senin (10/8), ujar warga dan pejabat setempat, membawa perlawanan senjata semakin dekat ke kubu milisi Syiah Houtsi di ibukota Sana'a, seperti dilaporkan Al Arabiya. Situs berita Yaman melaporkan bahwa gubernur Bank Sentral, Mohamed Bin Hammam, berhasil melarikan diri dari Sana'a dan pindah ke Hadramaut saat pertempuran mendekati ibukota. Kemajuan pesat milisi Perlawanan Rakyat dan tentara yang loyal terhadap pemerintahan Mansour Hadi mendorong milisi Syiah Houtsi serta unit tentara yang loyal kepada mantan presiden diktator Yaman, Ali Abdullah Saleh untuk mundur Keadaan darurat diberlakukan setelah tengah malam saat kelompok tersebut bersiap-siap menyambut serangan oleh Perlawanan Rakyat. Komandan senior militer Yaman, Abdullah Subaihi mengatakan pada pekan lalu ia berharap pasukan pemerintah Yaman (di bawah pimpinan Mansour Hadi-red) dapat merebut kembali Sana'a dalam dua minggu. Sementara itu komandan pro-Hadi lainnya mengatakan: "Pasukan Perlawanan Rakyat dan tentara nasional yang didukung oleh tank yang disuplai oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, pada dini hari (9/8) berhasil merebut kendali basis brigade militer 15 dan seluruh gedung pemerintah di Sana'a". Pasukan pro-pemerintah Hadi pertama kali memasuki Zinjibar setelah menduduki barak Houtsi dan juga merebut kota-kota Al-Hazm dan Al-Odain di provinsi Ibb. Selama dua minggu terakhir, pasukan pro-Hadi mengklaim telah mendapatkan kontrol dari provinsi Lahj, Aden dan Dalea, semuanya di wilayah selatan Yaman. (haninmazaya/arrahmah.com) |
| Saat ini Yahudi punya negara sendiri, Islam? Posted: 10 Aug 2015 08:38 AM PDT CIAMIS (Arrahmah.com) - Zionis Yahudi sudah mempunyai negara sendiri, terlepas mereka mendeklarasikannya di tanah kaum Muslimin. Kata Ustadz Luthfi Afandi, SH. MH, pada acara Liqo Syawal di Ponpes Al-Hasan, jelas ini karena mereka fokus dan bersungguh-sungguh. "Jika umat Islam dan tokoh-tokohnya fokus dan bersungguh-sungguh berjuang menegakkan Khilafah Islam, saya meyakini Khilafah akan segera terwujud. Yahudi yang kafir dan zhalim saja, karena mereka fokus pada pendirian negara Israel, maka hanya dalam waktu 50 tahun 3 bulan sejak kongres Zionis tahun 1897 di Basel, Swiss maka pada tahun 1948 mereka sudah deklarasikan negara Israel. Terlepas bahwa mereka telah deklarasikan Israel di tanah umat Islam, tetapi jelas karena mereka fokus dan bersungguh-sungguh,"papar Ust. Luthfi Afandi di hadapan tokoh dan ulama Ciamis, Ahad (9/8/2015). Selain itu, lapor Maktab I'lamy HTI DPD II Kab. Ciamis, Ust. Luthfi juga menyampaikan bahwa lahirnya ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Syarikat Islam karena merespon kelemahan dan keruntuhan Khilafah. Apa yang dilakukan oleh para ulama pendahulu negeri ini, karena kesadaran akan kewajiban pentingnya kepemimpinan Islam. Dirinya mengutip pidato KH Wahab Chasbullah salah seorang pendiri NU di parlemen pada 29 Maret 1954 yang dimuat dalam majalah Gema Muslimin dengan judul, "Walijjul Amri Bissjaukah: "Saudara2, dalam hukum Islam jang pedomannja ialah Qur'an dan Hadits, maka di dalam kitab2 agama Islam Ahlussunnaah Waldjama'ah jang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tertjantum empat hal tentang Imam A'dhom dalam Islam, jaitu bahwa Imam A'dhom di seluruh dunia Islam itu hanja satu. Seluruh dunia Islam jaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mupakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama Imam jang sah, jaitu bukan Imam jang darurat. Sedang orang jang dipilih atau diangkat itu harus orang jang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam jang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semendjak 700 tahun sampai sekarang…. Acara Liqo Syawal ini dihadiri oleh puluhan tokoh dan ulama, diantaranya Drs. KH Ahmad Hidayat, SH (Ketua Umum MUI Kab. Ciamis, Dr. KH Koko Komarudin, M.Pd (Ponpes Darussalam), Drs. H. Adang Daradjat, MM (Kepala Disdukcapil Kab. Ciamis), Sukiman (Asda II Kab. Ciamis) dan lain-lain. Seluruh tokoh yang hadir sepakat dengan kewajiban Khilafah serta kewajiban berjuang menegakannya. (azmuttaqin/*/arrahmah.com) |
| JPMI canangkan satu keluarga satu pengusaha Posted: 10 Aug 2015 08:00 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) mencacangkan gerakan satu keluarga satu pengusaha (SKSP). Hal ini diungkapkan Ketua Umum JPMI, Valentino Dinsi, MM, MBA. pada acara konferensi pers di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Ahad (9/8/2015). Pada acara yang dihadiri para pelaku usaha dari Malaysia dan Thailand ini, dia menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program SKSP ini. "Untuk kesejahteraan keluarga kita semua serta kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," terangnya. Menurut Valentino setidaknya ada 3 latar belakang dicanangkannya program SKSP ini, yakni:
Untuk menjawab tantangan dan persoalan itu maka JPMI, kata Valentino, mencanangkan gerakan "satu keluarga satu pengusaha" dengan tujuan:
Pada saat bersamaan juga diluncurkan buku "satu keluarga satu pengusaha" karya Valentino Dinsi, MM, MBA dalam dua edisi bahasa asing:
(azmuttaqin/arrahmah.com) |
| Penjelasan resmi Jabhah Nushrah tentang upaya intervensi militer Turki di Suriah Posted: 10 Aug 2015 07:45 AM PDT SURIAH (Arrahmah.com) - Posisi keamanan nasional Turki terancam PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê -red). Kekuatan separatis Kurdi itu kini mulai bergeliat berniat mendirikan Negara Kurdi di sekitar perbatasan selatan Turki. Dengan demikian Turki berinisiatif menerapkan misi penyelamatan kedaulatannya dengan mendirikan zona penyangga di sekitar utara Aleppo, Suriah. Tentu saja hal tersebut sedikitnya berpengaruh atas gerak jihad Mujahidin Suriah yang sedang bertempur melawan Daulah Khawarij ISIS di sekitar zona penyangga. Oleh karenanya, demi penguatan kembali strategi jihad semua faksi jihad dan oposisi diharapkan agar tetap fokus sebagaimana diniatkan di awal perjuangan, tanpa terdistraksi oleh kebijakan militer Turki yang bekerjasama dengan Koalisi Internasional untuk menggempur PKK. Terkait kondisi itu, Jabhah Nushrah memberikan pernyataan resmi berkenaan strategi jihad melawan Khawarij di wilayah Aleppo utara. Berikut risalah resmi yang diterjemahkan Muqawamah Media dari rilis sayap media Jabhah Nushrah, Marasil Al-Minarah Al-Baidha', Senin (10/8/2015). بسم الله الرØمن الرØيم  JN Flag Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas pemimpin para Rasul, keluarga dan para sahabatnya. Setelah Jaisyul Fath yang penuh berkah dibentuk, mujahidin telah mengguncang tahta Nushairiyah di Syam, dan kini mereka telah sampai di ke pusat kekuatan Nushariyah di pegunungan Lattakiah. Dan dengan Anugerah Allah mereka telah membebaskan kota-kota besar di Idlib, Jisr As-Syughur, Ariha, Markas Militer Al-Qarmaid dan Al-Masthumah, dan kemenangan-kemenangan lainnya yang sedang menanti dengan izin Allah di Sahlu Al-Ghab. Prestasi ini menjadikan Nushairiyah mengalami kerugian besar yang bertubi-tubi, sehingga memaksa Thagut Syam untuk berterus terang mengakui kemenangan mujahidin di pernyataan-pernyataan resmi mereka akhir-akhir ini. Disaat keadaan seperti ini sedang bergulir, alarm bahaya Turki berdentang keras memperingatkan ancaman atas keamanan nasionalnya, disebabkan kekhawatiran mereka karena kemajuan kekuatan PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê -red) mulai dari wilayah Tal Abyadh hingga Afrin, yang akan mengindikasikan berdirinya Negara Kurdi di sepanjang perbatang selatan. Karena itu Turki menyatakan niatnya untuk menciptakan zona penyangga di pedesaan utara Aleppo yang membantang dari Azaz hingga Kobane, bahkan melingkupi wilayah-wilayah yang dikuasai para Khawarij (Jama'ah Daulah). Maka Pemerintah Turki bersama pasukan Koalisi Internasional bertekad untuk memimpin pertempuran dan memegang kendali demi kepentingan mereka dan prioritas mereka sendiri. Kondisi ini memastikan perlindungan udara dan artileri jarak jauh atas beberapa kelompok Oposisi Suriah yang berpartisipasi dalam koalisi ini. Oleh karena itu, kami mengumumkan secara resmi penarikan diri kami dari titik-titik ribath melawan kKhawarij (Jama'ah Daulah) di pedesaan utara Aleppo dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami Jabhah Nushrah tidak berpendapat bolehnya ikut serta dalam Koalisi ini atas dasar tinjauan syariat, baik itu berperang dalam barisan mereka ataupun saling memberikan bantuan dengan mereka, bahkan walau hanya berkoordinasi dengan mereka. 2. Intervensi militer Turki dan Koalisi pada hakikatnya bukanlah untuk mendukung perjuangan kemerdekaan kelompok-kelompok jihad, melainkan karena kepentingan menjaga keamanan nasional Turki saja. Kami tidak melihat adanya maslahat dari mereka untuk perjuangan melawan rezim Nushairiyah, khususnya saat ini rezim Nushairiyah sedang mengalami kemunduran dan Mujahidin sedang mengalami kemajuan pesat di seantero Suriah. 3. Sesungguhnya Jama'ah-Jama'ah jihad dan Fashilah-Fashilah tempur di bumi Syam memiliki kemampuan untuk menghadapi dan membasmi para Khawarij (Jama'ah Daulah), jika kita bersatu dan bersinergi dengan cara yang syar'i dan berpegang teguh dengan syariat Allah, tanpa perlu meminta bantuan pasukan Koalisi ataupun kekuatan nasional lainnya. Menghadapi kondisi yang seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali menarik diri dan meninggalkan titik-titik ribath kami menghadang Khawarij di pedesaan utara Aleppo agar diambil alih oleh oleh Fashilah mana saja dari wilayah ini. Kami akan fokus menjaga titik-titik ribath kami yang lain di sepanjang pedesaan Hamah, Qalamoun, dan wilayah lainnya yang tidak termasuk dalam wilayah operasi (Turki dan Koalisi). Penutup: Kami ingin memberikan nasehat yang tulus kepada seluruh jama'ah jihad di bumi Syam, hendaknya setiap Jama'ah yang telah memutuskan untuk memerangi Jama'ah Daulah di bumi Syam agar ketika membuat keputusan hendaknya dengan mengkaji strategi sematang mungkin dan sempurna. Juga dengan mempelajari secara lengkap kondisi musuh internal dan eksternal –di antara musuh itu adalah Jama'ah Daulah-, dan hendaknya setiap Jama'ah memperhatikan skala prioritas dalam berperang, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan dan maslahat yang lebih utama bagi penduduk Syam dalam revolusi dan jihad mereka ini. Jangan sampai skala prioritas ini dapat didikte oleh dan dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan luar, sehingga menyelewangkan prioritas perjuangan dan cita-cita kaum Muslimin Syam dan jihad mereka yang penuh berkah ini. Jabhah Nushrah  Yayasan Media Al-Minarah Al-Baidha' Tanggal terbit: Minggu 24 Syawal 1436 H atau 9 Agustus 2015 M (adibahasan/arrahmah.com) |
| Ledakan bom mobil di dekat bandara Kabul tewaskan 17 orang Posted: 10 Aug 2015 07:15 AM PDT KABUL (Arrahmah.com) - Sebuah bom mobil meledak di dekat pintu masuk ke bandara Kabul pada Senin (10/8/2015), menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 17 lainnya. Ledakan ini terjadi beberapa hari setelah serangkaian serangan istisyadiyah di ibukota Afghanistan yang menewaskan puluhan dan melukai ratusan lainnya. WB melansir belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan di luar sebuah pos pemeriksaan bandara itu, tetapi seorang pejabat keamanan setempat mengatakan mencurigai dua mobil lapis baja. Namun demikian, informasi ini belum jelas. Puluhan petugas pemadam kebakaran dan polisi segera berkumpul di tempat kejadian. Kabul tengah bersiaga setelah terjadinya serangan pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 50 orang. Gelombang perlawanan semakin gencar dilakukan dalam beberapa hari setelah adanya perubahan kepemimpinan dalam Imarah Islam Afghanistan (IIA), yang mengumumkan telah wafatnya Amirul Mukminin Mullah Muhammad Umar Mujahid, rahimahullah, dan mengangkat Mullah Muhammad Akhtar Mansur sebagai pemimpin baru mereka. (banan/arrahmah.com) |
| Rezim paranoid Mesir menangkap 178 anggota Ikhwanul Muslimin selama seminggu Posted: 10 Aug 2015 07:01 AM PDT KAIRO (Arrahmah.com) - Pasukan keamanan Mesir telah menangkap 11 anggota kelompok Ikhwanul Muslimin dalam operasi keamanan terbaru, sehingga jumlah anggota kelompok Ikhwanul Mslimin yang ditahan selama seminggu terakhir mencapai 178 orang, menurut Kementerian Dalam Negeri Mesir, sebagaimana dilansir oleh Anadolu Agency, Senin (10/8/2015). Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (9/8), Kementerian Dalam Negeri Mesir mengumumkan bahwa 11 anggota Ikhwanul Muslimin telah ditahan dalam 24 jam terakhir saja, atas tuduhan menghasut "tindakan kekerasan". Pemerintah Mesir melabeli Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam tertua di negara itu, sebuah "organisasi teroris" di akhir 2013. Pasukan keamanan Mesir telah melancarkan tindakan kekerasan terhadap Ikhwanul Muslimin sejak militer menggulingkan dan memenjarakan Presiden terpilih, Presiden Muhammad Mursi, - pemimpin Ikhwanul Muslimin - pada pertengahan 2013. Lebih dari dua tahun pasukan keamanan Mesir melancarkan serangan yang menewaskan ratusan orang dan menahan puluhan ribu anggota Ikhwanul dan pendukung Mursi. Puluhan tahanan dilaporkan tewas di penjara otoritas Mesir, terakhir di antaranya adalah Essam Derbala, pemimpin Jamaah Islamiyah dan pendukung Mursi yang meninggal pada Sabtu (8/8). Menurut Human Rights Watch, total 95 tahanan tewas di penjara-penjara Mesir tahun lalu, meningkat 40 persen dari tahun 2013. (ameera/arrahmah.com) |
| Ini hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tentang tragedi Tolikara Posted: 10 Aug 2015 06:45 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berdasarkan mandat dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah melaksanakan pemantauan dan penyelidikan atas Kasus Kerusuhan Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri 17 Juli 2015 di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 22 – 25 Juli 2015. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan Ketua DPRP Papua, Penasihat Majelis Muslim Papua (MMP), MUI Papua, PW Muhammadiyah Papua, PW NU Papua, Presiden GIDI, Bupati Tolikara, Pimpinan DPRD Tolikara, Kapolres Tolikara, Badan Pekerja Wilayah GIDI dan Tokoh Adat dan Pemuda Tolikara, Imam/Pimpinan Muslim Tolikara/mewakili korban Muslim, dan korban tembak Tolikara, serta keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, 5 Agustus 2015, dinyatakan telah terjadi PELANGGARAN HAM dalam peristiwa kemanusiaan Tolikara 17 Juli 2015. Pertama, Kasus Intoleransi, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, (1) Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengakui sudah menandatangani bersama dua fraksi DPRD Tolikara (2013) Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif. Bupati Tolikara berjanji akan memberikan dokumen Perda 2013 itu ke Komnas HAM. Fakta (2) Adanya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga, S.Th, MA. Surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini dengan tembusan kepada berbagai instansi/lembaga itu memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda GIDI tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015. Dalam surat itu juga berisi poin-poin LARANGAN, sebagaimana teks aslinya: (a) Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, (b) Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura, dan (c) Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab. Surat tersebut juga sudah dikonfirmasi kepada Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th., juga kepada BPW GIDI Tolikara dan kemudian mereka mengatakan sudah meralat. Fakta (3) Terjadinya gerakan yang massa yang menyebabkan bubarnya orang beibadah, shalat Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015 pada rakaat pertama takbir ketujuh. Kedua, Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya ada korban pemembakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia an. Enis Wanimbo dan 11 orang luka tembak, yaitu Aitelur Yanengga, Endi Wanembo, Emison Pagawak, Aleri Wenda, Ailes Kogoya, Yulianus Lambe, Amaten Wenda, Perenus Wanimbo, Erendinus Jokwa, Keratus Kogoya, dan Gaubuli Jikwa. Ketiga, pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (2), 29 ayat (1), 30 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, peristiwa Tolikara tersebut telah mengakibatkan syiar ketakutan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman warga negara, khususnya warga Muslim dan warga pendatang di Tolikara. Kekhawatiran itu semakin massif terutama dengan kemungkinan akan terjadinya bentrokan susulan. Apalagi pasca kejadian, warga setempat sempat membuat tulisan dan simbol-simbol tertentu, salib, agar rumah atau kiosnya tidak dirusak/dibakar. Bupati Tolikara mengakui itu dan telah memerintahkan untuk menghapusnya beberapa saat setelah peristiwa. Keempat, pelanggaran terhadap Hak atas Kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 36 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya adanya pembakaran yang menyebabkan terbakarnya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah Muslim, dan rumah warga/properti. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, mendesak seluruh elemen Negara, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Tolikara, maupun pihak kepolisian untuk menjamin ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence) peristiwa serupa di Tolikara pada masa yang akan datang; Kedua, mendesak Negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama serta pihak keamanan untuk memastikan adanya jaminan kebebasan beragama di masa yang akan datang di Tolikara sebagaimana dijamin pasal 28 E (1), 28E (2) dan 29 UUD 1945 serta pasal 22 ayat (1) dan (2) UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta pasal 18 Komentar Umum 22 ICCPR. Faktanya tidak ada jaminan tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten Tolikara akan memperbaiki Perda 2013 yang diskriminatif itu. Di samping itu, pihak GIDI Tolikara juga masih berkeyakinan bahwa Tolikara adalah wilayah GIDI; Ketiga, mendesak Negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tolikara) untuk hadir mengharmonisasi Perda 2013 Tolikara agar sesuai dengan perspektif HAM. Keempat, mendesak Negara, khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) sebagai penanggung jawab utama perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM untuk menunaikan kewajiban konstitusional dan hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM; Kelima, mendesak Negara khususnya Menkopolhukam untuk memerintahkan Kapolri untuk penegakan hukum dengan menangkap dan mengadili siapapun inisiator dan aktor pelaku dalam peristiwa Tolikara secara adil, terbuka dan mandiri. Negara harus tunduk kepada konstitusi dan hukum. Negara tidak boleh tunduk kepada siapapun, apalagi terhadap aktor non-state. Keenam, mendesak Negara khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara) untuk membiayai seluruh pengobatan korban tembak, membangun kembali rumah ibadah, kios/sentra ekonomi, rumah warga/properti, recovery fisik dan non fisik pengungsi terutama perempuan dan anak-anak, dan juga melakukan rekonsiliasi untuk keguyuban sosial masyarakat Tolikara supaya masyarakat Tolikara bisa hidup hidup rukun dan harmonis sebagai keluarga besar NKRI. Maneger Nasution, MA (azmuttaqin/arrahmah.com) |
| 10 orang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan "terorisme" di Mesir Posted: 10 Aug 2015 06:32 AM PDT KAIRO (Arrahmah.com) - Pengadilan Mesir pada Senin (10/8/2015) merujuk 10 terdakwa, yang dilaporkan sebagai bagian dari sel al-Qaeda, kepada mufti agung, otoritas tinggi agama Mesir, untuk mempertimbangkan hukuman mati yang mungkin dijatuhkan terhadap mereka sebagaimana dilansir oleh Anadolu Agency. Bagaimanapun, Syaikh Al-Zawahiri, tidak termasuk di antara 10 terdakwa yang dirujuk kepada mufti agung Mesir. Pengadilan akan memberikan putusan akhir terkait kasus ini pada tanggal 27 September. Pendapat mufti tidak mengikat keputusan pengadilan, tetapi hukum di Mesir merasa perlu bagi hakim untuk mencari sudut pandang agama pada setiap keputusan hukuman mati. Mesir telah dilanda kekerasan dan kerusuhan sejak militer menggulingkan presiden terpilih secara langsung, Presiden Muhammad Mursi, dalam kudeta militer dua tahun lalu. (ameera/arrahmah.com) |
| Menghadapi diskriminasi, kelompok Hindu Dalit di India memeluk Islam Posted: 10 Aug 2015 05:15 AM PDT NEW DELHI (Arrahmah.com) – Mendapat perlindungan dalam Islam, kelompok keluarga Hindu Dalit dari desa Bhagana kabupaten Hisar memutuskan untuk memeluk Islam di Jantar Mantar, New Delhi pada Sabtu (8/8/2015), menurut sebuah surat kabar lokal Hindustan Times, sebagaimana dilansir oleh onislam. Pemimpin dari keluarga Dalit yang terkenal telah menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang terus menerus antara suku-suku lainnya. Saat berbicara dengan Hindustan Times melalui telepon dari New Delhi, pemimpin Dalit menduga adanya perasaan keterasingan dari agama Hindu, dan kegagalan pemerintah kabupaten untuk mengatasi kekhawatiran mereka dan sikap acuh tak acuh dari pemerintah negara bagian yang menyebabkan mereka tidak ada pilihan selain mencari perlindungan dalam Islam. Selama lebih dari tiga setengah tahun kelompok ini telah menyuarakan keluhannya kepada pemerintah daerah, dan juga terkait kekejaman yang mereka alami dari pihak kasta Hindu atas. Kekejaman lain yang mereka alami termasuk kegagalan polisi dan pihak berwenang setempat untuk membawa para pelaku geng pemerkosaan ke pengadilan. Mereka juga menuding bahwa pihak polisi dan pemerintah kabupaten mencoba untuk menutupi setiap kesalahan yang dilakukan oleh Jat terhadap kelompok Dalit di desa itu. "Selama bertahun-tahun, kami terus mengalami penindasan yang dilakukan oleh "dabangs" [istilah yang mereka gunakan untuk Jat) di desa kami. Mereka merampas tanah kami dan memperkosa gadis-gadis kami. Alih-alih mengambil tindakan terhadap mereka, pemerintah kabupaten malah menjebloskan orang tua kami ke penjara dengan tuduhan palsu bahwa mereka terlibat pencurian dan dakwaan lainnya," kata pemimpin Dalit yang lain, Rampal Jhanda. Dia menambahkan, "Kami telah putus harapan untuk bisa mendapatkan keadilan dari pemerintah Kongres sebelumnya, yang dipimpin oleh Bhupinder Singh Hooda. Tapi dengan adanya perubahan pejabat, kami berpikir bahwa pemerintahan BJP dibawah pimpinan Manohar Lal Khattar akan memberikan keadilan untuk kami. Tapi Khattar tidak lebih baik dari pendahulunya." Times of India melaporkan bahwa keluarga Hindu Dalit dari Bhagana telah melakukan protes di luar sekretariat Hisar dan Jantar Mantar sejak Mei 2012, yang menyerukan untuk menindak anggota Khap Panchayat yang memprovokasi warga kasta atas di desa itu terhadap mereka. Proses ikrar syahadat dilakukan di bawah pengawasan kelompok pemimpin agama dari New Delhi di bawah pengawasan Dr Abdul Razzaq, kantor organisasi Muslim yang berbasis di New Delhi. "Setelah berkonsultasi dengan semua keluarga (Dalit), kami telah mengorganisir program ini. Dr. Razzaq juga telah mengunjungi Bhagana untuk mengetahui pola pikir warga. Oleh karena itu kami menetapkan 8 Agustus sebagai hari untuk upacara pengucapan syahadat," kata Bagoria. (ameera/arrahmah.com) |
| You are subscribed to email updates from Arrahmah.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
