Arrahmah.Com |  |
- Aleppo: Jaisyul Fath berhasil merebut desa dan gudang senjata dari tentara rezim Asad
- Syeikh Sudais salahkan Iran atas politisasi Haji
- Menhan: TNI miliki fakta yang menunjukkan kebangkitan PKI
- Habib Rizieq: "Kalau Presiden minta maaf kepada PKI, kita siap lengserkan Presiden"
- 24 orang di India dihukum terkait pembantaian Muslim Gujarat
- Ledakan bom hantam wilayah Latakia yang dikuasai rezim Nushairiyah
- Kongres Kalender Turki akhirnya tetapkan konsep unifikatif sebagai kalender dunia Islam
- Turki menyumbangkan 24 kursi roda otomatis bagi mahasiswa penyandang cacat di Kenya
- 300.000 anak-anak di India dipaksa mengemis di jalanan
- Perancis akan tampung sementara 400 pengungsi dari Yunani
| Aleppo: Jaisyul Fath berhasil merebut desa dan gudang senjata dari tentara rezim Asad Posted: 03 Jun 2016 08:45 AM PDT ALEPPO (Arrahmah.com) - Aliansi faksi pejuang Suriah berhasil merebut sebuah desa dan gudang militer dari pasukan rezim Asad di pedesaan selatan Aleppo, sumber dari oposisi mengatakan pada Jum'at (3/6/2016), sebagaimana dilansir Zaman al-Wasl. Jaisyul Fath, termasuk pejuang Ahrar Syam dan Jabhah Nusrah, berhasil menguasai Ma'rata dan gudang amunisi di dekat kota Khan Touman, serta menewaskan puluhan tentara militer Suriah. Bulan lalu, pejuang oposisi Suriah telah menimbulkan kekalahan yang memalukan bagi Pengawal revolusi Iran dan milisi Syiah di mana puluhan milisinya tewas dan terluka. (ameera/arrahmah.com) |
| Syeikh Sudais salahkan Iran atas politisasi Haji Posted: 03 Jun 2016 06:45 AM PDT MEKKAH (Arrahmah.com) - Syeikh Dr. Abdulrahman Bin Abdulaziz Al-Sudais telah mengutuk upaya Iran untuk menciptakan perpecahan di antara umat dengan menabur benih kekacauan di beberapa negara Muslim, Saudi Press Agency melaporkan, Kamis (2/6/2016), sebagaimana dilansir Saudi Gazzete. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama ulama senior Dua Masjid Suci, Sheikh Al-Sudais, yang juga kepala Kepresidenan untuk Urusan Dua Masjid Suci, mengatakan bahwa diantara praktik terburuk yang membahayakan ibadah haji adalah upaya keras Iran untuk memanfaatkan ibadah haji secara politik, menciptakan kekacauan, konflik dan perpecahan. Dia juga mengatakan bahwa seruan Iran untuk mempolitisir Haji dan menjadikannya sebagai sebuah kesempatan untuk meneriakkan slogan-slogan politik adalah jelas melanggar hukum Syari'ah. "Setiap Muslim harus menjaga kewajiban agama ini agar terhindar dari semua yang menyebabkannya menyimpang dari tujuan syari'ah dan persatuan umat karena haji adalah kewajiban Syariah. Ini bukan acara dan tempat untuk ajang politik, meneriakkan slogan-slogan dan menggelar arak-arakan. Sangat tidak dibolehkan untuk mengubah ibadah suci ini menjadi apa yang bertentangan dengan niat syari'ah. Muslim seharusnya hanya mengumandangkan kalimah tauhid," tegasnya. Al-Sudais menekankan bahwa politisasi Haji oleh Iran benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah haji yang menekankan dan menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi yang tidak bermanfaat. Dia mengatakan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam yang lima dan ibadah haji harus dilakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad (saw), tegasnya. (ameera/arrahmah.com) |
| Menhan: TNI miliki fakta yang menunjukkan kebangkitan PKI Posted: 03 Jun 2016 06:28 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme. "Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaus palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial,nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukkan diri. Artinya, tidak boleh," ujar Ryamizard, lansir Antara. Menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Menhan menyatakan; "Hal itu, selagi ada Tap MPRS, itu tidak boleh. Bisa diancam sampai dengan 20 tahun penjara dan ada juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999," kata Ryamizard di sela Simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis Dalam ketetapan MPRS dengan nomor TAP/XXV/MPRS/1996 itu, diatur tentang larangan idelogi marxisme/leninisme/komunisme sebagai ideologi terlarang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Sebelumnya ramai diwartakan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia telah kembali bangkit dua minggu yang lalu. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji. "Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji," kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain", di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6). Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu. Ia bahkan meminta Kivlan untuk menyampaikan laporan lengkapnya jika dirinya merasa yakin ada PKI di Jakarta Pusat. (azm/arrahmah.com) |
| Habib Rizieq: "Kalau Presiden minta maaf kepada PKI, kita siap lengserkan Presiden" Posted: 03 Jun 2016 05:49 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menolak rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). "Kalau Presiden minta maaf kepada PKI, kita siap lengserkan Presiden. Memangnya yang buat jahat itu negara atau PKI?" kata Habib Rizieq di depan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016), lansir Okezone. Sebelumnya Habib Rizieq, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, dan Ketua Panitia Simposium Waspada PKI yakni Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki mendatangi Gedung Kemenko Polhukam. Gabungan ormas Islam yang terdiri dari FUI, FPI, FBB, FBR, FKPPI, PP, PPM, PERSIS, GPI, GPII, DDI, IMM, GMJ, GRJ, dan purnawirawan TNI menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara guna menyuarakan penolakan bangkitnya PKI. Diketahui, Habib Rizieq telah mengancam akan melengserkan Presiden Jokowi jika nekat melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban eks PKI. Bahkan, ia menjamin umat Muslim dari Sabang sampai Merauke bakal turun ke jalan untuk mewujudkan penggulingan orang nomor satu di Indonesia itu. "Kalau Presiden Jokowi tetap ngotot minta maaf, kami semua umat Islam dari Sabang sampai Merauke akan turun ke jalan. Kita turunkan siapa pun presidennya," ujar Rizieq di Simposium Nasional Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6). Sontak, ungkapan Habib Rizieq langsung disambut pekikan takbir para peserta simposium. Rizieq menilai adanya kesalahan berpikir jika pemerintah meminta maaf. Ia menyindir agar pemerintah sekalian meminta maaf kepada para penjajah jika tetap ngotot melakukan hal tersebut ke PKI. "Maaf dulu pejuang kami bunuh serdadu Anda. Belanda dan Jepang juga punya hak, tapi bukan kita yang minta maaf," sambungnya. Selanjutnya, Rizieq membeberkan adanya indikasi kebangkitan PKI. Sejak masa reformasi, materi pengkhianatan PKI telah dihapuskan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kemudian, tidak ada lagi pemutaran film G30S/PKI di seluruh stasiun televisi. "Kurikulum penting, membentuk ideologi bangsa. Jadi jangan kaget, anak-anak kita umur 27 tahun ke bawah tidak tahu PKI dan bangga pakai kaos gambar palu arit karena ketidaktahuannya," tegasnya. Selain itu, di berbagai media, lanjut Rizieq, PKI digambarkan sebagai korban. Alhasil, hal tersebut juga mengesankan umat Islam sebagai pelaku kejahatan. "Saya sedih, kecewa, dan marah, ada media katakan PKI hanya korban. Kalau gitu, berarti NU, Muhammadiyah, Banser, dan Pemerintah penjahatnya?" tandasnya. (azm/arrahmah.com) |
| 24 orang di India dihukum terkait pembantaian Muslim Gujarat Posted: 03 Jun 2016 02:00 AM PDT NEW DELHI (Arrahmah.com) - Pengadilan di India telah menjatuhkan vonis pada 24 orang atas pembunuhan 69 Muslim selama kerusuhan di negara bagian Gujarat, barat India pada 2002. Namun, 36 tersangka lainnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. NDTV melaporkan, sebagaimana dilansir Al Jazeera (2/6/2016), bahwa pengadilan akan membacakan hukumun pada 6 Juni mendatang. Namun keluarga korban tidak puas atas putusan tersebut, karena banyak orang-orang yang berpengaruh seperti Inspektur KG Erda dibebaskan dari tuduhan. "Kami pasti akan mengajukan banding atas keputusan itu," kata pengacara yang mewakili para korba, Teesta Setalvad. Jaksa mengungkapkan mereka sedang mengajukan tuntutan hukuman penjara seumur hidup bagi semua terdakwa. Pada insiden pembantaian Muslim di Gujarat, massa Hindu menyerbu komplek komunitas Masyarakat Gulbarg yang merupakan bangunan perumahan Muslim. Mereka melakukan pembakaran dan penikaman hingga menewaskan 69 Muslim yang bersembunyi di sana. (fath/arrahmah.com) |
| Ledakan bom hantam wilayah Latakia yang dikuasai rezim Nushairiyah Posted: 03 Jun 2016 12:00 AM PDT LATAKIA (Arrahmah.com) - Sebuah ledakan kuat mengguncang lingkungan di kota Latakia di daerah pantai Suriah yang berada di bawah kendali rezim Nushairiyah pimpinan Bashar Asad pada Kamis (2/6/2016) sore. Lima orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam pemboman di pintu masuk lingkungan Da'tor, dekat Masjid Khalifah. Kerusakan parah terjadi di lokasi pemboman, lansir ElDorar AlShamia. Laporan menyebutkan bahwa ledakan disebabkan oleh bom yang ditanam di sepeda motor. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu. Sebelumnya faksi pejuang Suriah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kota Qerdaha, tempat kelahiran Bashar Asad dengan roket Grad. Namun tidak ada laporan mengenai korban. (haninmazaya/arrahmah.com) |
| Kongres Kalender Turki akhirnya tetapkan konsep unifikatif sebagai kalender dunia Islam Posted: 02 Jun 2016 10:30 PM PDT ISTANBUL (Arrahmah.com) - Para ulama Muslim dari seluruh dunia akhirnya menyetujui kalender Islam terpadu pada Senin (30/5/2016) untuk menentukan hari besar agama Islam dan hari raya. Perwakilan dari sekitar 50 negara termasuk Turki, Malaysia, Mesir dan AS menyetujui usulan tersebut pada sebuah konferensi di Istanbul, lansir Anadolu Agency. Setelah melalui diskusi yang lama, akhirnya para pakar dan peserta yang hadir dalam kongres penyatuan kalender menyepakati kalender unifikatif sebagai kalender Islam internasional yang akan diberlakukan di seluruh dunia. "Kongres telah memilih kalender tunggal untuk diterapkan di seluruh dunia," ungkap Mehmet Gormez, kepala Direktorat Urusan Agama Turki, pada pertemuan tersebut. Sehari sebelumnya dua konsep kalender, yaitu kalender unifikatif dan kalender zonal, di godok oleh para pengkaji. Sempat terjadi perdebatan sengit antara dua kubu pendukung konsep kalender tersebut pada hari kedua kongres. Hal itu seperti diungkapkan Nidhal Guessoum dalamfanspage resminya, Ahad (29/5/2016), lansir tarjih.or.id. "Diskusi panas terjadi hari ini (hari kedua) di arena kongres penyatuan kalender Islam. Jalaluddin Khanji memaparkan kalender Islam unifikatif dan Haiman Mutawalli memaparkan kalender Islam zonal. Selain itu Muhammad Odeh juga memberikan pemaparan tentang perbedaan dua konsep kalender tersebut." ungkap Nidhal. Cukup mengherankan karena Yusuf al-Qaradhawi dalam kongres ini termasuk dalam kelompok pendukung kalender zonal. Selain al-Qaradhawi, ulama Saudi Sa'ad al-Khatslan, yang hadir dalam kongres tersebut juga mendukung konsep kalender itu. Baginya ada persoalan fikih yang tidak bisa diselesaikan begitu saja ketika akan mewujudkan kalender Islam unifikatif. "Ada persoalan fikih serius yang tidak bisa diselesaikan begitu saja dalam masalah kalender ini. Akan ada sebagian umat Islam yang memulai puasa, padahal sebenarnya hilal belum mungkin dirukyat. Oleh karena itu kalender unifikatif tidak mungkin diberlakukan dan karenanya saya sepakat dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi." jelas al-Khatslan, seperti dilansir akhtar.net, Senin (30/5/2016). Menaggapi pendapat itu, Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hadir dalam kongres tersebut turut berkomentar. "Sungguh sebagian umat Islam di dunia, termasuk di negara kami akan terus mengalami penderitaan selama tidak bisa disatukannya hari raya secara bersama-sama (selamat tidak adanya kalender Islam unifikatif)" ungkap Guru Besar Usul Fikih itu, seperti dilansir akhtar.net, Senin (30/5/2016). Seperti diketahui, Syamsul Anwar sendiri merupakan salah satu pendukung kalender unifikatif bersama Jamaluddin 'Abdurraziq dan para pakar yang lain. Bagi ketua Majelis Tarjih itu, kalender unifikatif adalah solusi kongkrit atas problem-problem yang muncul terkait perbedaan perayaan momen keagamaan umat Islam selama ini. Adapun kalender zonal, justru akan mengakibatkan umat Islam pada tahun-tahun tertentu memiliki satu hari dengan tanggal yang berbeda. Tidak menemukan titik temu di hari kedua kongres, panitia dan forum menyepakati untuk melakukan voting keesokkan harinya. Di hari terakhir itu, konsep kalender unifikatif terpilih sebagai kalender Islam internasional untuk diberlakukan di seluruh dunia mengalahkan konsep kalender zonal. "Forum telah menyepakati untuk memilih kalender Islam unifikatif sebagai kalender yang diberlakukan di seluruh dunia. Kalender ini berdasarkan hisab astronomi, namun demikian tidak mengabaikan rukyat fikliah begitu saja. Kalender unifikatif yang kita sepakati ini merupakan gagasan seorang pakar bernama Jamaluddin 'Abdurraziq." jelas Muhammad Ghurmazi, ketua Presidency of Religious Affairs Turki, dalam siaran persnya seperti dikutip daralakhbar.com, Senin (30/5/2016). Kalender Islam unifikatif ini adalah konsep kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dengan patokan konjungsi di GMT. Adapun kalender zonal yaitu kalender yang membelah dunia menjadi dua tanggal berdasarkan zona barat dan timur. (ameera/arrahmah.com) |
| Turki menyumbangkan 24 kursi roda otomatis bagi mahasiswa penyandang cacat di Kenya Posted: 02 Jun 2016 09:00 PM PDT NAIROBI (Arrahmah.com) - Istri Presiden Turki Emine Erdogan menyerahkan 24 kursi roda bermotor kepada Istri Presiden Kenya Margaret Kenyatta di ibukota Nairobi pada Kamis (2/6/2016), yang akan digunakan untuk membantu mahasiswa penyandang cacat di negara ini. Penyerahan itu dilakukan di Gedung Negara di ibukota Nairobi, Kenya, di sela-sela konferensi pers bersama dengan Presiden Turki, sebagamana dilansir Anadolu Agency. Margaret Kenyatta mengucapkan terima kasih kepada Emine Erdogan atas sumbangan dan kemurahan hatinya. "Saya benar-benar senang menerima kursi roda otomatis ini. Saya yakin bahwa kursi roda ini akan membantu para penerima sumbangan yang berurusan dengan berbagai jenis kecacatan, baik sementara dan permanen," kata Margaret Kenyatta. "Ini akan membuat hidup mereka sedikit lebih mudah dan memberdayakan mereka dengan potensi yang mereka miliki sebagai manusia, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi," tambahnya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki atas sumbangan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa hadiah itu hanya sebagian kecil dari karya luar biasa yang telah dilakukan oleh organisasi itu di Kenya selama hampir lima tahun lalu, diantaranya dalam dukungan organisasi tersebut terhadap kesehatan, tata pemerintahan yang baik, pendidikan, komunikasi, pertanian, pemberdayaan perempuan, dan pasokan air dan sanitasi di Kenya. Erdogan memuji Kenyatta atas usahanya dalam membantu mereka yang kurang beruntung di Kenya. "Turki menganggap Kenya sebagai mitra lama dalam pembangunan sosial dan ekonomi warganya, meskipun kedua negara terpisah jauh secara geografis, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki telah membentuk sebuah jembatan bagi kita untuk bekerja sama," tandas Erdogan. (ameera/arrahmah.com) |
| 300.000 anak-anak di India dipaksa mengemis di jalanan Posted: 02 Jun 2016 08:30 PM PDT NEW DELHI (Arrahmah.com) - Sedikitnya 300.000 ribu anak-anak di India dipaksa mengemis di jalanan setiap harinya. Selain itu mereka juga dipukuli dan dicekoki narkoba oleh penyelundup manusia. Menurut Komisi HAM Nasional India, setiap tahunnya tercatat ada 40.000 anak yang diculik di India. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 11.000 anak masih belum terlacak keberadaannya. "Polisi tidak berpikir bahwa mengemis sebagai sebuah masalah karena mereka mengira orang dewasa yang menemani anak-anak itu merupakan keluarga atau orang yang dikenal oleh anak," Anita Kanaiya, CEO Freedom Project India, mengungkapkan. "Tapi, dari 50 anak yang diselamatkan, setidaknya akan ada 10 orang yang menjadi korban penyelundupan. Dan harus ada kewaspadaan yang seksama untuk mengidentifikasi mereka," tambahnya, sebagaimana dilansir Reuters (2/6/2016). Dalam laporan yang disampaikan para pakar penyelundup manusia dan kepolisian setempat, menyebutkan bahwa anak-anak yang dipaksa mengemis itu sengaja dilukai atau dibakar demi mendapat belas kasihan dari masyarakat dan mendapat uang lebih banyak. Uang yang didapat dari mengemis biasanya dibayarkan kepada bos penyelundup atau untuk membeli alkohol dan narkoba. (fath/arrahmah.com) |
| Perancis akan tampung sementara 400 pengungsi dari Yunani Posted: 02 Jun 2016 08:00 PM PDT PARIS (Arrahmah.com) - Perancis berencana untuk menampung 400 pengungsi dari Yunani selama sebulan, berdasarkan rencana Uni Eropa untuk mendistribusikan ratusan ribu pencari suaka yang membanjiri Eropa sejak tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Perancis, Bernar Caeneuve, menawarkan jaminan bahwa Paris akan memenuhi komitmennya dalam menampung 32.000 pencari suaka lainnya selama dua tahun ke depan. Sebagaimana dilansir CNN (3/6/2016), rencana Uni Eropa untuk berbagi jumlah pengungsi disepakati pada September lalu, namun diberlakukan dengan lambat. Bulan lalu, hanya 1.441 pencari suaka yang sudah dipindahkan ke sejumlah negara Uni Eropa lain. Jumlah ini sangat sedikit ketimbang rencana untuk mengalokasikan 160.000 pencari suaka seperti yang disebutkan dalam skema Uni Eropa. (fath/arrahmah.com) |
| You are subscribed to email updates from Arrahmah.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
