Kilas TimurTengah | Parlemen Israel telah menyetujui RUU yang kontroversial untuk "melegalkan" sekitar 4.000 rumah pemukim dibangun di atas tanah Palestina milik pribadi di Tepi Barat yang diduduki.
hukum retrospektif mendukung pembangunan, dengan pemilik tanah asli yang dikompensasi baik dengan uang atau lahan alternatif bahkan jika mereka tidak setuju untuk menyerah properti mereka.
Lawan telah disebut yang disebut "Peraturan Bill" "pencurian" dan "perampasan tanah" dan berniat untuk mengambil undang-undang untuk Mahkamah Agung Israel.
ahli hukum Profesor Yael Ronon mengatakan RUU itu bisa bertentangan dengan hukum internasional tapi itu sedikit relevansi.
"Di bawah hukum Konstitusi Israel, hukum Israel lebih diutamakan daripada hukum internasional. Jadi, berdebat atas dasar hukum internasional mungkin tidak argumen yang sangat kuat sebelum Mahkamah Agung. Itu tidak berarti bahwa itu bukan pelanggaran, itu hanya berarti bahwa di bawah prosedur Mahkamah Agung ini yang mungkin tidak menjadi argumen yang relevan. Jadi tagihan dapat lulus pengawasan dari Mahkamah Agung sementara masih menjadi pelanggaran hukum Israel dan internasional. "
Breaking: Israel melewati tagihan untuk memungkinkan negara untuk merebut tanah Palestina pribadi untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat https://t.co/1Fx1VCAqUH - Post World (@PostWorldNews) 6 Februari 2017
Anggota parlemen Israel pujian dan hukum Penyelesaian slam https://t.co/YuzD98bi4S #IsraelNews pic.twitter.com/uPchbZNl0z- The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 6 Februari 2017
Undang-undang baru adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah pro-pemukiman oleh Israel sejak pelantikan Presiden AS Donald Trump. Dalam dua minggu terakhir beberapa 6000 rumah pemukiman Yahudi baru telah diumumkan di wilayah Palestina yang diduduki.
Masyarakat internasional sangat menentang permukiman dan melihat mereka sebagai hambatan bagi perdamaian.
Netanyahu kunjungan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Theresa May.
Sebelum pemungutan suara Knesset juru bicara Mei mengatakan perdana menteri akan memberitahu Netanyahu bahwa melanjutkan kegiatan permukiman Israel di tanah yang diduduki ditangkap di Perang 1967 di Timur Tengah di mana Palestina berharap untuk menciptakan negara merdeka merusak kepercayaan di wilayah tersebut.
Ratusan memprotes pemukiman ilegal Israel sebagai Theresa Mei gulungan karpet merah untuk Netanyahu: https://t.co/ZMKtKaKw9M - Owen Jones (@ OwenJones84) 6 Februari 2017
============================================ English
The Israeli parliament has approved a controversial bill to “legalise” some 4,000 settler homes built on privately owned Palestinian land in the occupied West Bank.
The law retrospectively supports the construction, with the original landowners being compensated either with money or alternative land even if they do not agree to give up their property.
Opponents have called the so-called “Regulation Bill” “theft” and “a land grab” and intend to take the legislation to Israel’s Supreme Court.
Legal expert Professor Yael Ronon said the bill could be in conflict with international law but that is of little relevance.
“Under Israeli Constitutional law, Israeli law takes precedence over international law. So, arguing on the basis of international law may be not a very strong argument before the Supreme Court. That does not mean that it’s not a violation, it just means that under the procedures of this Supreme Court that may not be a relevant argument. So the bill may pass the scrutiny of the Supreme Court while still being the violation of Israeli and international law.”
Breaking: Israel passes bill to allow state to seize private Palestinian land for Jewish settlements in West Bank https://t.co/1Fx1VCAqUH— Post World (@PostWorldNews) February 6, 2017
Israeli lawmakers both praise and slam Settlement law https://t.co/YuzD98bi4S #IsraelNews pic.twitter.com/uPchbZNl0z— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 6, 2017
The new law is the latest in a series of pro-settlement moves by Israel since the inauguration of US President Donald Trump. In the past fortnight some 6000 new Jewish settlement homes have been announced in the occupied Palestinian territories.
The international community overwhelmingly opposes settlements and sees them as an obstacle to peace.
Netanyahu visit
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently visiting the UK for talks with Prime Minister Theresa May.
Before the Knesset vote a spokeswoman for May said the prime minister would tell Netanyahu that continued Israeli settlement activity in occupied lands captured in the 1967 Middle East War on which the Palestinians hope to create independent state undermines trust in the region.
Hundreds protest against Israel’s illegal settlements as Theresa May rolls out the red carpet for Netanyahu: https://t.co/ZMKtKaKw9M— Owen Jones (@OwenJones84) February 6, 2017
.liveleak.com
hukum retrospektif mendukung pembangunan, dengan pemilik tanah asli yang dikompensasi baik dengan uang atau lahan alternatif bahkan jika mereka tidak setuju untuk menyerah properti mereka.
Lawan telah disebut yang disebut "Peraturan Bill" "pencurian" dan "perampasan tanah" dan berniat untuk mengambil undang-undang untuk Mahkamah Agung Israel.
ahli hukum Profesor Yael Ronon mengatakan RUU itu bisa bertentangan dengan hukum internasional tapi itu sedikit relevansi.
"Di bawah hukum Konstitusi Israel, hukum Israel lebih diutamakan daripada hukum internasional. Jadi, berdebat atas dasar hukum internasional mungkin tidak argumen yang sangat kuat sebelum Mahkamah Agung. Itu tidak berarti bahwa itu bukan pelanggaran, itu hanya berarti bahwa di bawah prosedur Mahkamah Agung ini yang mungkin tidak menjadi argumen yang relevan. Jadi tagihan dapat lulus pengawasan dari Mahkamah Agung sementara masih menjadi pelanggaran hukum Israel dan internasional. "
Breaking: Israel melewati tagihan untuk memungkinkan negara untuk merebut tanah Palestina pribadi untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat https://t.co/1Fx1VCAqUH - Post World (@PostWorldNews) 6 Februari 2017
Anggota parlemen Israel pujian dan hukum Penyelesaian slam https://t.co/YuzD98bi4S #IsraelNews pic.twitter.com/uPchbZNl0z- The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 6 Februari 2017
Undang-undang baru adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah pro-pemukiman oleh Israel sejak pelantikan Presiden AS Donald Trump. Dalam dua minggu terakhir beberapa 6000 rumah pemukiman Yahudi baru telah diumumkan di wilayah Palestina yang diduduki.
Masyarakat internasional sangat menentang permukiman dan melihat mereka sebagai hambatan bagi perdamaian.
Netanyahu kunjungan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Theresa May.
Sebelum pemungutan suara Knesset juru bicara Mei mengatakan perdana menteri akan memberitahu Netanyahu bahwa melanjutkan kegiatan permukiman Israel di tanah yang diduduki ditangkap di Perang 1967 di Timur Tengah di mana Palestina berharap untuk menciptakan negara merdeka merusak kepercayaan di wilayah tersebut.
Ratusan memprotes pemukiman ilegal Israel sebagai Theresa Mei gulungan karpet merah untuk Netanyahu: https://t.co/ZMKtKaKw9M - Owen Jones (@ OwenJones84) 6 Februari 2017
============================================ English
The Israeli parliament has approved a controversial bill to “legalise” some 4,000 settler homes built on privately owned Palestinian land in the occupied West Bank.
The law retrospectively supports the construction, with the original landowners being compensated either with money or alternative land even if they do not agree to give up their property.
Opponents have called the so-called “Regulation Bill” “theft” and “a land grab” and intend to take the legislation to Israel’s Supreme Court.
Legal expert Professor Yael Ronon said the bill could be in conflict with international law but that is of little relevance.
“Under Israeli Constitutional law, Israeli law takes precedence over international law. So, arguing on the basis of international law may be not a very strong argument before the Supreme Court. That does not mean that it’s not a violation, it just means that under the procedures of this Supreme Court that may not be a relevant argument. So the bill may pass the scrutiny of the Supreme Court while still being the violation of Israeli and international law.”
Breaking: Israel passes bill to allow state to seize private Palestinian land for Jewish settlements in West Bank https://t.co/1Fx1VCAqUH— Post World (@PostWorldNews) February 6, 2017
Israeli lawmakers both praise and slam Settlement law https://t.co/YuzD98bi4S #IsraelNews pic.twitter.com/uPchbZNl0z— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 6, 2017
The new law is the latest in a series of pro-settlement moves by Israel since the inauguration of US President Donald Trump. In the past fortnight some 6000 new Jewish settlement homes have been announced in the occupied Palestinian territories.
The international community overwhelmingly opposes settlements and sees them as an obstacle to peace.
Netanyahu visit
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently visiting the UK for talks with Prime Minister Theresa May.
Before the Knesset vote a spokeswoman for May said the prime minister would tell Netanyahu that continued Israeli settlement activity in occupied lands captured in the 1967 Middle East War on which the Palestinians hope to create independent state undermines trust in the region.
Hundreds protest against Israel’s illegal settlements as Theresa May rolls out the red carpet for Netanyahu: https://t.co/ZMKtKaKw9M— Owen Jones (@OwenJones84) February 6, 2017
.liveleak.com
