Arrahmah.Com |  |
- Ulama Yordania, Iyad Qunaibi, dituduh melakukan hasutan anti-rezim
- Mujahidin Suriah menewaskan dan melukai 40 tentara rezim Nushairiyah dalam serangannya di Hama
- Layanan keamanan "Israel" menuduh Hamas menyelundupkan senjata di laut
- MUI Jatim: Ada kesengajaan menghilangkan jejak kejahatan PKI
- Serangan udara rezim Nushairiyah Suriah membunuh 12 warga sipil di Idlib
- Kebakaran Kanada diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan
- Tak kunjung mendapat pekerjaan, seorang dokter gigi di Saudi membakar ijazahnya
- Serangan Islamofobia di Perancis meningkat tajam
- Mujahidin IIA menekan militer Afghanistan di utara Afghanistan
- AS ingin persenjatai pemerintah Libya untuk melawan "militan"
| Ulama Yordania, Iyad Qunaibi, dituduh melakukan hasutan anti-rezim Posted: 17 May 2016 05:00 PM PDT YORDANIA (Arrahmah.com) - Pada Selasa (17/5/2016) ulama Yordania, Dr. Iyad Qunaibi yang juga merupakan seorang profesor di sebuah universitas terkemuka dihukum, dengan alasan telah melakukan hasutan anti-pemerintah, oleh keamanan negara, pada mulanya jatuh hukuman untuknya penjara selama tiga tahun dan diringankan menjadi satu tahun, lansir Alquds. Qunaibi dihukum atas tuduhan menghasut anti-rezim di Yordania setelah menerbitkan pesan suara pada halaman di situs jejaring sosial Facebook yang berjudul "Yordania menuju jurang". Qunaibi pernah mengkritik mantan presiden "Israel" Shimon Peres dan presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dalam forum ekonomi dunia yang diselenggarakan di pantai Laut Mati pada Mei tahun lalu dan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengimpor gas dari "Israel". Dia juga mengkritik partisipasi Yordania dalam pawai Paris melawan "terorisme" setelah serangan terhadap surat kabar satir Charlie Hebdo awal tahun lalu. Qunaibi memiliki gelar doktor dalam ilmu kedokteran pada tahun 2003 dari American University of Houston di Texas dan menjadi profesor farmasi di University of Applied Sciences. (maheera/arrahmah.com) |
| Mujahidin Suriah menewaskan dan melukai 40 tentara rezim Nushairiyah dalam serangannya di Hama Posted: 17 May 2016 04:30 PM PDT HAMA (Arrahmah.com) - Mujahidin Suriah mengambil alih empat pos pemeriksaan dari pasukan rezim Nushairiyah pimpinan Bashar Asad dan milisi sekutunya di pedesaan selatan Hama, menewaskan dan melukai 40 tentara rezim, ujar sumber pejuang Suriah pada Selasa (17/5/2016). Pejuang Suriah dilaporkan menguasai beberapa lokasi di mana pasukan rezim Asad ditempatkan di dekat kota Hirbnafsah di pedesaan selatan Hama, setelah serangan mendadak dan pertempuran yang berlanjut selama berjam-jam, lansir ElDorar AlShamia. Menurut sumber militer, pejuang Suriah menguasai wilayah stasiun kereta api di sebelah timur Hirbnafsah, di samping bangunan perumahan dan mengambil alih peternakan unggas. Militer rezim Asad yang didukung oleh angkatan udara Rusia selama beberapa bulan berusaha untuk masuk ke kota yang membentuk hubungan antara pedesaan utara Homs dengan pedesaan selatan Hama, namun usaha mereka terus gagal dan menyebabkan meningkatnya jumlah tentara yang tewas dan terluka. Ruang operasi bersama di pedesaan utara Homs juga berhasil menggagalkan serangan rezim Asad di kota Al-Zara setelah hampir satu minggu sejak pejuang Suriah menguasai kota tersebut, lansir Zaman Alwasl. Al-Zara terletak sekitar 35 kilometer dari utara Homs dan memiliki jarak yang sama dari selatan Hama. Pasukan rezim Asad mencoba untuk mengambil kembali desa yang mayoritas penduduknya adalah pendukung Asad dan pengikut sekte Alawiyah, dengan menggunakan serangan udara dan bom barel. Dalam pertempuran tersebut, sedikitnya delapan pejuang Suriah telah gugur, ujar laporan kelompok pemantau perang Suriah, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). (haninmazaya/arrahmah.com) |
| Layanan keamanan "Israel" menuduh Hamas menyelundupkan senjata di laut Posted: 17 May 2016 04:00 PM PDT GAZA (Arrahmah.com) - Sumber media "Israel" mengklaim bahwa angkatan laut "Israel" menangkap seorang lelaki yang berasal dari Palestina yang bekerja pada penyediaan senjata Hamas di laut,lansir Arab21(17/5/2016). Menurut situs Time of "Israel", bahwa angkatan laut "Israel" menangkap senjata yang diduga milik hamas di lepas pantai Gaza pada bulan lalu. Senjata tersebut dari bahan konstruksi dari sektor ilegal. Layanan umum keamanan "Israel" (Asyabaak) mengungkapkan tahanan tersebut bernama Jamal Hassan Noman, warga kamp pengungsi Shati di Jalur Gaza. Klaim Asyabaak menambahkan bahwa Noman mengaku bahwa ia berpartisipasi dalam operasi penyelundupan selama beberapa waktu. Pria berusia 39 tahun tersebut ditangkap oleh awak tentara "Israel" pada bulan April lalu. Meskipun Noman mempunyai hubungan dekat dengan Hamas, ia mengatakan kepada penyelidik bahwa sel penyelundupan membawa senjata ke sejumlah kelompok bersenjata di Jalur Gaza yang terkepung . Blokade ketat oleh otoritas Zionis terjadi sejak tahun 2007, dan tiga perang besar telah diluncurkan oleh mereka yang menyebabkan jatuhnya puluhan ribu martir dan terluka dan menyebabkan kehancuran infrastruktur Gaza serta hancurnya rumah-rumah penduduk. (maheera/arrahmah.com) |
| MUI Jatim: Ada kesengajaan menghilangkan jejak kejahatan PKI Posted: 17 May 2016 07:38 AM PDT JAKARTA (Arrahmah.com) - Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim), ada kesengajaan menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh PKI yang telah melakukan teror dan pembantaian selama beberapa tahun dengan mereduksi peristiwa hanya pada saat pasca 30 September 1965 saja, yaitu peristiwa penumpasan terhadap G 30 S PKI. "Peristiwa penumpasan G 30 S PKI ini kemudian diangkat sedemikian rupa sebagai peristiwa yang mengandung pelanggaran HAM berat dengan memposisikan PKI sebagai korban. Kenyataan ini dapat dicermati dari berbagai upaya yang dilakukan akhir-akhir ini seperti kasus film senyap yang mengungkapkan ada seorang keluarga aktivis PKI yang mencari tahu nasib kerabatnya yang dibunuh pada saat pasca G 30 S PKI. Film ini menyajikan sebuah kasus mikro bagaimana seorang aktivis PKI dibunuh oleh masa. Tetapi secara sengaja film ini tidak menyajikan informasi secara utuh kenapa masyarakat membantainya. Padahal bila dicermati secara utuh, pembantaian terhadap PKI adalah merupakan tindakan penumpasan karena PKI telah melakukan pemberontakan," tulis pernyataan sikap MUI. MUI Jatim mengeluarkan penyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tentang PKI. Berikut selengkapnya pernyataan tersebut. yang diterima redaksi Selasa (17/5/2016). PERNYATAAN SIKAP MUI PROVINSI JAWA TIMUR MENYIKAPI KEBANGKITAN KOMUNISME DI INDONESIA Pasca reformasi yang ditandai dengan era demokratisasi dan pengakuan terhadap HAM semakin kuat, telah dimanfaatkan oleh para mantan aktivis dan nara pidana Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya untuk menghilangkan jejak kejahatan masa lalu dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya: Membangun opini dengan memutarbalikkan fakta bahwa peristiwa masa lampau yang melibatkan PKI bukan merupakan pemberontakan, tetapi sebagai peristiwa rekayasa politik yang dilakukan oleh para elit. Ada kesengajaan menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh PKI yang telah melakukan teror dan pembantaian selama beberapa tahun dengan mereduksi peristiwa hanya pada saat pasca 30 September 1965 saja, yaitu peristiwa penumpasan terhadap G 30 S PKI. Peristiwa penumpasan G 30 S PKI ini kemudian diangkat sedemikian rupa sebagai peristiwa yang mengandung pelanggaran HAM berat dengan memposisikan PKI sebagai korban. Kenyataan ini dapat dicermati dari berbagai upaya yang dilakukan akhir-akhir ini seperti kasus film senyap yang mengungkapkan ada seorang keluarga aktivis PKI yang mencari tahu nasib kerabatnya yang dibunuh pada saat pasca G 30 S PKI. Film ini menyajikan sebuah kasus mikro bagaimana seorang aktivis PKI dibunuh oleh masa. Tetapi secara sengaja film ini tidak menyajikan informasi secara utuh kenapa masyarakat membantainya. Padahal bila dicermati secara utuh, pembantaian terhadap PKI adalah merupakan tindakan penumpasan karena PKI telah melakukan pemberontakan. Sehubungan dengan poin (b dan c) tersebut, mereka juga membentuk beberapa organisasi seperti Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Sekretariat Bersama Korban 1965, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB), Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 1965), dll. Semua lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk memberikan citra bahwa PKI adalah korban bukan pelaku pemberontakan, sehingga dengan cara ini mereka dapat menuntut berbagai hal atas nama HAM. Dengan menggunakan kekuatan lain membuat tuntutan mencabut TAP MPRS No XXV/1966 ( anggota DPR RI Bambang Beathor Suryadi pada HUT RI ke-69 mengatakan: Hanya dengan mencabut TAP MPRS No XXV/1966, bangsa ini kembali mampu membentengi Bangsa, Negara dan Rakyat dari rongrongan ideologi dan maksud bangsa lain, (http://www.aktual.co/politik/183652 anggota-dpr-ri-gulirkan-isu-pencabutan-tap-mprs-no-xxv-1966) Membuat tuntutan agar Presiden meminta maaf atas pelanggaran HAM tahun 1965 dengan memposisikan PKI sebagai korban. Keinginan menghapus materi tentang pemberontakan PKI pada mata pelajaran sejarah. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang lain, termasuk upaya inisiasi kebijakan sehingga terbit UU Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kenyataan di atas harus disikapi bersama: Komunisme adalah faham ideologi ekstrim radikal berbasis pada faham marxisme-lenninisme yang sudah banyak melakukan tindakan kejahatan brutal membantai manusia di berbagai negara. Tidak kurang dari 500.000 orang dibantai oleh Lennin di Rusia, 2,5 juta rakyat Kamboja dibantai oleh Pol Pot, jutaan rakyat RRC dibantai oleh Mao Tsetung, dll. Komunisme adalah faham atheisme yang sudah tentu menjadi lawan kaum beragama, sehingga dalam setiap pemberontakannya umat beragama menjadi sasarannya. Idiologi komunis juga bertentangan secara diametral dengan idiologi Pancasila, karena itu idiologi komunis tidak boleh diberi peluang untuk hidup di Indonesia. Di Indonesia sendiri PKI beberapa kali melakukan pemberontakan dengan melakukan pembantaian yang sasaran dan korbannya adalah umat Islam (para kiyai dan tokoh), khususnya tahun 1948 dan 1965. Peristiwa pasca September 1965 adalah peristiwa penumpasan pemberontak PKI sehingga sudah menjadi kewajiban negara dan masyarakat untuk melakukan bela negara menyelamatkan dari kaum pemberontak, maka negara tidak ada relevansinya meminta maaf dan dalam penumpasan pemberontakan Negara tidak bisa dituduh sebagai pelanggar HAM. Karena itu menolak keras jika ada upaya untuk mendesak pemerintah agar meminta maaf pada PKI. Keinginan para aktivis liberal untuk menuntut kasus 1965 sebagai pelanggaran HAM tidak masuk akal, apa lagi sampai membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Bukankah kasus penjajahan Belanda di Indonesia lebih dari sekedar pelanggaran HAM. Demikian juga pembantaian yang dilakukan oleh PKI khususnya tahun 1948. Kenapa hal ini tidak dituntut. Pemahaman HAM harus dibaca secara utuh, bahwa HAM tidak tak terbatas, negara telah membuat aturan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28j dan pasal 73 UU No. 39 th 1999 tentang HAM. Generasi saat ini harus ditunjukkan dengan sejarah. (memotret sejarah tidak hanya pada saat tahun 1965 tapi harus utuh, bahwa pemberontakan dan teror yang dilakukan PKI telah berlangsung bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka antara lain th 1926, 1948 dan 1965) Mengajak semua fihak untuk obyektif, melihat masa lalu tidak anakronis yaitu melihat dengan dasar kondisi saat ini dimana PKI merengek seperti orang tak berdaya Mengajak semua fihak untuk obyektif, melihat siapa yang menjadi korban. Situs-situs sejarah seperti: (a) situs di desa Soco - Magetan terdapat dua sumur pembantaian, sumur yang satu berisi 78 jenazah, dan sumur ke dua berisi 30 jenazah; (b) situs di desa Cigrok sebelah selatan Takeran, Magetan terdapat sumur tua untuk menimbun para korban antara lain K.H Imam Sofwan, Kiai Zubair dan Kiai Bawani dari pesantren Kebonsari; (3) situs di desa Cemethuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, terdapat tiga lubang sumur. Sumur pertama diisi 11 orang, sumur kedua 11 orang dan sumur ketiga 40 orang; dan (4) situs sumur Lubang Buaya yang digunakan untuk membantai para perwira TNI tahun 1965. Situs-situs tersebut menjadi bukti nyata kekejaman PKI khususnya sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1965 yang sebagian besar korbannya adalah umat Islam. Mewaspadai adanya agitasi dan provokasi termasuk adanya upaya mendramatisir jumlah korban dari fihak PKI. Karena itu, kami menolak rencana pencarian kuburan masal tahun 1965. Kami khawatir adanya rekayasa jumlah korban dengan mengklaim kuburan atas nama kuburan korban tahun 1965. Menolak segala tindakan untuk memberikan kesempatan bangkitnya kembali komunisme, fakta sejarah menjadi bukti bahwa komunisme telah berkali-kali mendalangi pemberontakan, keberadaannya adalah bahaya laten terhadap kedaulatan negara NKRI yang berdasarkan Pancasila. Mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sehingga tidak memberikan peluang bagi propaganda komunisme. Kekhawatiran kami terhadap kecenderungan sikap pemerintah saat ini. Sikap pemerintah yang seakan-akan memberikan angin segar kepada eks PKI dan simpatisannya seperti yang tersirat dari beberapa kejadian akhir-akhir ini, jelas-jelas mengusik ketenganan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang saat ini sudah menuju ke arah yang semakin kondusif. Kami tidak menampik keinginan pemerintah untuk memperlakukan mereka secara kemanusiaan, namun jika dikait-kaitkan bahwa mereka adalah korban tragedi 1965 jelas mencederai rasa keadilan sebagian besar dari anggota masyarakat yang justru menjadi korban yang sebenarnya atas kebiadabaan yang dilakukan oleh PKI sejak tahun 1948 dan jika dipaksakan justru berpotensi membuka luka lama seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Kami berharap pemerintah bersikap obyektif, melihat fakta secara utuh, tidak anakronis, dengan dalih rekonsiliasi sekalipun. Dalam perjalanan sejarah para pemberontak selain PKI yang telah ditumpas oleh TNI seperti PRRI, Permesta, DI/TII, mereka secara kesatria tidak pernah merengek-rengek menuntut keadilan HAM atas tindakan TNI, karena mereka menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kudeta terhadap pemerintahan yang sah sehingga sudah menjadi kewajiban bagi TNI untuk menumpasnya. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semuanya adalah wujud dari kepedulian kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kami cintai serta kekhawatiran kami kerhadap masa depan NKRI di masa mendatang. Surabaya, 11 Mei 2016
Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur Ketua Umum, Abdusshomad Buchori Sekretaris Umum, Ainul Yaqin, S.Si. M.Si. (azmuttaqin/arrahmah.com) |
| Serangan udara rezim Nushairiyah Suriah membunuh 12 warga sipil di Idlib Posted: 17 May 2016 06:14 AM PDT IDLIB (Arrahmah.com) - Dua belas warga sipil gugur dan lima lainnya luka-luka pada Senin (16/5/2016) malam dalam penembakan rudal oleh rezim Suriah di kota Bīdama di provinsi Idlib, kata seorang pejabat Pertahanan Sipil Suriah. Muhammad Khubeir, seorang pejabat Pertahanan Sipil di kota Bīdama, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa penembakan itu dilakukan oleh rezim Asad. Mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit lapangan di kota ini. Suriah telah dilanda perang sejak tahun 2011, ketika rezim menindak protes pro-demokrasi di luar batas. (banan/arrahmah.com) |
| Kebakaran Kanada diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan Posted: 17 May 2016 03:00 AM PDT ALBERTA (Arrahmah.com) - Kebakaran di Fort McMurray, provinsi Alberta, Kanada, diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Sebanyak 88.000 pendududuk telah dievakuasi dan tidak diketahui kapan dapat kembali ke rumah mereka. Para pekerja minyak juga telah diperintahkan untuk mengevakuasi kamp setelah api kembali berkobar. Pada Senin malam, api bergerak pada 30 hingga 40 meter per menit dan semakin mendekati fasilitas minyak utama. Produksi minyak mentah yang menghasilkan sekitar satu juta barel per hari dihentikan sebagai tindakan pencegahan. Selain itu juga terjadi gangguan jaringan pipa regional. Api masih mencakup lebih dari 2.000 kilometer persegi dan diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan, lansir Al Jazeera (17/5/2016). (fath/arrahmah.com) |
| Tak kunjung mendapat pekerjaan, seorang dokter gigi di Saudi membakar ijazahnya Posted: 17 May 2016 02:05 AM PDT HAFR AL-BATIN (Arrahmah.com) - Seorang dokter gigi di Hafer Al-Batin, Arab Saudi, mengunggah sebuah video saat ia membakar ijazah kedokteranya karena putus asa setelah mencari pekerjaan selama dua tahun terakhir. Ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan di rumah sakit mana pun di Saudi sejak ia lulus. Dr. Mohanna Saud Al-Anazi mengatakan ia memperoleh gelar di kedokteran gigi dari Universitas Sains dan Teknologi Yordania dua tahun lalu. "Saya telah melamar pekerjaan melalui Layanan Kementerian Sipil dan tidak bisa menemukan pekerjaan apa pun sampai saat ini," kata Al-Anazi kepada Saudi Gazette. Ia mengatakan kementerian telah gagal menyediakan pekerjaan untuk lebih dari 600 dokter gigi meskipun mereka telah memenuhi semua kriteria yang diperlukan termasuk pelatihan. "Kementerian telah menyediakan lapangan kerja hanya 24 dokter gigi perempuan dari 310 pelamar dan 185 dokter gigi laki-laki dari 485 pelamar," tegasnya. Al-Anazi mengatakan ia telah mencoba mencari pekerjaan lain melalui situs kementerian itu termasuk pekerjaan sebagai muaqib atau petugas penghubung, tetapi permohonannya ditolak karena melebihi kualifikasi. "Saya membakar sertifikat karena kecewa setelah tidak mendapatkan pekerjaan apapun setelah membuang-buang waktu selama tujuh tahun untuk kuliah dan mencari pekerjaan," Al-Anazi mengatakan. "Saya kepala keluarga dan saya harus menjaga anak-anak saya dan memenuhi kebutuhan mereka." Ia mengatakan, ia tidak bisa menemukan kesempatan kerja di setiap rumah sakit Kementerian Kesehatan. Salah satu poliklinik menawarinya pekerjaa sebagai asisten dokter dengan gaji 4.000 real. "Saya tidak menerima pekerjaan itu karena yang saya tahu bahkan satpam menerima gaji bulanan 5.000 real." Al-Anazi mengkritik kementerian pelayanan sipil, kesehatan, dan tenaga kerja dan pembangunan sosial karena tidak mengambil langkah-langkah serius untuk membantu menemukan pekerjaan bagi warga SAudi, menggantikan ekspatriat. "Saya tahu bahwa Kementerian Kesehatan telah menunjuk sejumlah besar dokter gigi asing di rumah sakit," katanya, sebagaimana dilansir Al Arabiya (16/5/2016). (fath/arrahmah.com) |
| Serangan Islamofobia di Perancis meningkat tajam Posted: 17 May 2016 01:30 AM PDT PARIS (Arrahmah.com) - Serangan Islamofobia di Perancis sedang meningkat, ujar Presiden Dewan Muslim Perancis, Anouar Kbibeche pada Senin (16/5/2016). Dalam pernyataan yang dibuat selama konferensi ke-33 di kota Le Bourget pada Senin (16/5), Kbibeche mengatakan: "Peningkatan Islamofobia datang setelah serangan di Perancis tahun lalu," seperti dilaporkan WB pada Selasa (17/5). "Serangan terhadap tempat-tempat ibadah Muslim meningkat meskipun telah dilakukan peningkatan langkah-langkah keamanan. Sebuah Masjid kecil di Ajaccio baru-baru ini telah rusak. Selain itu, sejumlah serangan juga telah diluncurkan terhadap individu Muslim." Wakil Presiden Dewan, Ahmet Ogras mendesak Muslim Perancis untuk membuat suara mereka didengar. "Kita adalah elemen dari masyarakat ini, sebagai Muslim di Perancis. Kita harus bisa mengungkapkan pendapat kami dan bergabung dengan partai politik. Kita perlu meningkatkan kekuatan representasi dari ummat Islam dengan mengungkapkan diri kita sendiri," klaim Ogras. Pada 20 Januari, Abdullah Zekri, Presiden CCIF, Persatuan Perancis Melawan Islamofobia, mengatakan organisasi telah mencatat 704 tindakan anti-Muslim pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 905 di tahun 2015. Zekri mengatakan ini adalah tingkat tertinggi dari serangan Islamofobia sejak organisasi didirikan pada tahun 2011. (haninmazaya/arrahmah.com) |
| Mujahidin IIA menekan militer Afghanistan di utara Afghanistan Posted: 17 May 2016 01:00 AM PDT BAGHLAN (Arrahmah.com) - Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (IIA) telah mengepung sejumlah pasukan boneka Afghanistan di Baghlan, dekat ibukota provinsi, menempatkan tekanan pada pasukan boneka yang sudah hampir menyerah dalam pertempuran di empat bidang berbeda. Mujahidin IIA telah mengepung pasukan boneka Afghanistan di distrik Pul-i-Khumri di ibukota dengan nama yang sama, ujar keluarga dari pasukan boneka. Para prajurit Afghanistan telah berada di bawah pengepungan selama satu minggu, menurut TOLO News dan militer belum bergerak untuk meringankan pasukan yang terkepung. "Pemerintah tidak mendengarkan kami, pasukan bisa pergi ke sana, namun mereka tidak pergi. Pemerintah memiliki pesawat, tetapi tidak menggunakannya," ujar seorang kerabat salah satu tentara yang terkepung di distrik Pul-i-Khumri kepada kantor berita Afghanistan seperti dilansir LWJ pada Senin (16/5/2016). IIA mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih daerah yang luas di Pul-i-Khumri dan distrik tetangga Baghlan-i-Jadid. Pada 14 Mei lalu, IIA merilis pernyataan yang dipublikasikan di situs Voice of Jihad yang mengatakan bahwa pejuangnya telah membongkar dua basis militer serta membersihkan dua desa dari pasukan musuh setelah pertempuran selama berjam-jam di distrik Baghlan-i-Jadid dan mengambil alih pangkalan militer utara dan sejumlah pos pemeriksaan di Pul-i-Khumri. Hari berikutnya, IIA merilis sebuah laporan rinci mengenai keuntungan besar yang mereka raih di Pul-i-Khumri. Menurut pernyataan itu, IIA menyerbu sembilan desa dan empat pos, sementara pejuangnya terus memperketat pengepungan di sekitar basis dan memblokir jalan utama yang menuju Mazar-i-Sharif, ibukota provinsi Balkh. IIA juga mengatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan upaya pasukan boneka Afghanistan yang ingin mematahkan pengepungan di basis militer. "Kota Mazar-i-Sharif terputus, seperti koneksi ke jalan ke delapan provinsi utara," ujar laporan New York Times pada Sabtu (14/5). Serangan IIA di Baghlan merupakan upaya untuk membuat ketegangan di tubuh pasukan boneka Afghanistan yang terutama difokuskan pada pengamanan di ibukota Kabul, sementara pasukan Afghan terus berusaha untuk tetap menjaga provinsi Helmand di selatan dan Kunduz serta Baghlan di utara dari diambil alih oleh pejuang IIA. Di Kunduz, IIA pernah menguasai ibukota provinsi selama dua minggu sebelum pasukan khusus AS melancarkan serangan untuk merebut kembali ibukota provinsi. Di Helmand, IIA mengontrol sebagian besar distrik dan telah mengepung ibukota Laskar Gah selama beberapa bulan. IIA tidak membatasi pertempuran untuk Kunduz, Baghlan dan Helmand. Mereka telah membuat keuntungan di Kandahar dan juga menekan pasukan musuh di provinsi timur seperti Kunar, Khost, Paktika dan provinsi barat seperti Badghis dan Farah. (haninmazaya/arrahmah.com) |
| AS ingin persenjatai pemerintah Libya untuk melawan "militan" Posted: 17 May 2016 12:23 AM PDT WASHINGTON (Arrahmah.com) - Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya mengatakan pada Senin (16/5/2016) bahwa mereka akan memasok pemerintah Libya yang diakui secara internasional dengan senjata dengan dalih untuk memerangi ISIS dan kelompok "militan" lainnya Mengklaim bertujuan untuk menopang pemerintah rapuh dan mencegah pejuang ISIS dan kelompok lainnya dari mendapat keuntungan lebih lanjut, AS dan empat anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka akan menyetujui pengecualian untuk embargo senjata PBB untuk memungkinkan penjualan dan bantuan militer ke pemerintah Libya, lansir AP pada Selasa (17/5). Dalam komunike bersama, PBB mengatakan bahwa sementara embargo lebih luas akan tetap di tempatnya, mereka siap untuk merespon permintaan pemerintah Libya untuk pelatihan dan melengkapi pasukan pemerintah. "Kami akan mendukung penuh upaya tersebut sambil terus memperkuat embargo senjata PBB," ujar komunike tersebut. Komunike itu dikeluarkan pada akhir pembicaraan yang dikumpulkan oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan pejabat dari lebih dari 20 negara lain untuk membahas cara-cara untuk "memperkuat pemerintahan baru Libya". Tujuannya adalah untuk memberikan pemerintah baru banyak otot dalam memerangi ISIS dan kelompok militan lain dan mengakhiri persaingan dengan kelompok lawan. Langkah ini akan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan kembali kontrol atas lembaga negara Libya seperti bank sentral dan perusahaan minyak nasional. Namun, rencana ini juga dianggap penuh resiko, tidak sedikit yang mengatakan bahwa senjata bisa saja berakhir di tangan militan Libya. "Tapi kita semua di sini hari ini untuk mendukung fakta bahwa jika Anda memiliki 'pemerintahan yang sah' dan bahwa 'pemerintahan yang sah' memerangi 'terorisme', 'pemerintahan yang sah' tidak boleh menjadi korban (embargo)," ujar Kerry. Perdana Menteri dari pemerintahan Libya yang diakui negara-negara Barat, Fayez Al-Sarraj mengatakan pemerintahnya akan segera mengirimkan daftar senjata yang diinginkan kepada Dewan Keamanan untuk disetujui. "Kami memiliki tantangan besar di depan kami, dalam memerangi 'ekstrimis'," klaimnya. "Kami mendesak masyarakat internasional untuk membantu kami." (haninmazaya/arrahmah.com) |
| You are subscribed to email updates from Arrahmah.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
