Arrahmah.Com |  |
- Hamas kecam provokasi media Mesir soal Sinai
- Komunitas Muslim selatan Afrika gerakkan bantuan kepada korban banjir Malawi
- Penyusup Mujahidin IIA tembak mati 3 kontraktor penjajah AS
- Ahok sesumbar, Polda Metro Jaya: Jakarta belum butuh sniper
- Warga Serpong minta Pemkot Tangsel razia pelacuran di Jl. Raya AMD
- Perpanjangan izin ekspor PT. Freeport bukti negara lemah
- Pernyataan bersama ulama-ulama Jihad terkemuka mengenai fitnah ISIS di Kaukasus
- Joint statement by several prominent Jihadi scholars on ISIS in the Caucasus
- Valentine day, ajaran orang kafir identik dengan kondom dan kemaksiatan
- DPRD Poso kritik soal situasi keamanan wilayahnya
| Hamas kecam provokasi media Mesir soal Sinai Posted: 31 Jan 2015 08:47 AM PST GAZA (Arrahmah.com) - Gerakan perlawanan Islam Hamas membantah tudingan bahwa Hamas berada di balik serangan ke kantor keamanan militer Mesir di timur laut Mesir Kamis (29/1/2015). Dalam pernyataan persnya, Sabtu (31/1) juru bicara resmi Hamas, Fauzi Barhum mengatakan, Hamas ataupun Gaza tidak punya hubungan apapun dengan peristiwa Sinai atau di tempat manapun di Mesir, sebagaimana dilansir Pusat Informasi Palestina pada Sabtu (31/1). Terkait hal ini, Barhum mengecam media Mesir yang menuding gerakan Hamas berada di balik serangan di Sinai. Tudingan tersebut merupakan bagian dari propaganda mengkriminalkan gerakan. Dengan demikian, Barhum menyerukan semua media Mesir untuk berhenti menyerang Hamas dan Gaza. Ia menegaskan, Hamas tak pernah dan tidak akan pernah mencamuri masalah negeri lain, apalagi Mesir. Sebelumnya terjadi serangan terhadap pangkalan militer Mesir di Sinai, berupa bom bunuh diri yang mengakibatkan 30 orang tewas, mayoritas personel keamanan. Pasca kejadian tersebut, sekelompok orang bersenjata yang mengatas namakan dirinya sebagai Brigade Sinae pada dini hari tadi menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. (adibahasan/arrahmah.com) |
| Komunitas Muslim selatan Afrika gerakkan bantuan kepada korban banjir Malawi Posted: 31 Jan 2015 08:32 AM PST LILONGWE (Arrahmah.com) - Malawi mengalami dampak banjir yang sangat dahsyat sepanjang sejarahnya, ratusan warga tewas, dan ribuan lainnya harus diungsikan. Namun alhamdulillah, komunitas Muslim di selatan Afrika telah menggerakkan bantuan kemanusiaan yang masif untuk membantu mereka, sebagaimana dilansir OnIslam pada Kamis (29/1/2015). "Ini adalah momen paling melelahkan di negara kami. Sebagai komunitas, kami sangat terganggu dengan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh banjir terhadap negeri kami," ujar Aamir Jakhura, jurubicara Asian Muslims Relief Aid (AMRA), sebuah lembaga bantuan kemanusiaan kepada OnIslam. "Ada suasana ketdakberdayaan dan keharuan di benak semua masyarakat Malawi. Seolah seluruh bagian negara ini telah dibolak-balikkan. Inilah alasan mengapa kami menyeru untuk menggerakkan aksi kemanusiaan ini untuk mengatasi dampak kerusakan dari banjir tersebut," tambahnya. Banjir telah melanda bagian selatan Malawi, seperti distrik Phalombe, Mulanje, Zomba, Mangochi, Chikhwawa, dan Nsanje yang terparah. Statistik pemerintah mengindikasikan bahwa sekitar 200 orang meninggal dunia, dan ratusan lainnya dilaporkan hilang. Sekitar 600,000 orang telah diungsikan. "Kami telah menggerakkan SDM ke berbagai wilayah sebagai bentuk solideritas kepada mereka yang berduka (mengalami bencana ini). Melalui aksi ini, kami berbelasungkawa terhadap mereka yang kehilangan keuarga mereka yang terkasih dan harta bendanya. Islam mengajarkan kita untuk memberi kepada yang membutuhkan," terang Jakhura. "Di saat sulit, orang-orang terguncang keimanannya. Mereka mempertanyakan mengapa ini harus terjadi. Melalui aksi ini, kami hadir untuk mengatakan kepada mereka bahwa selalu ada solusi di balik kesulitan," tambahnya. Program ini dikatakan Jakhura menargetkan semua masyarakat Malawi yang terkena musibah ini, tak memandang apa agama mereka. "Kami merangkul semuanya tanpa diskriminasi. Inilah indahnya Islam. Inilah saat yang terkritis bagi bangsa kita. Inilah waktu berduka cita. Mari kita kubur perbedaan-perbedaan kita, agama atau apapun itu dan (mari) beri rasa nyaman para korban di saat mereka membutuhkan (pertolongan)." Alhamdulillah telah tersalurkan bantuan sebesar 750,000 dolar AS. Semua disalurkan dalam bentuk paket makanan, kelambu anti-nyamuk, selimut, benih juga santunan berupa uang. Tenda-tenda telah didirikan bagi para tunawisma dan sejumlah pengungsi ditampung di ruang-ruang kelas dan di gedung-gedung gereja. "Seiring situasi yang terpuruk, sumber daya yang ada masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan para korban saat ini. Karenanya, kami mencoba mengusahakan apapun yang mungkin untuk memobilisasi sumberdaya , sehingga orang-orang dapat terselamatkan dari ancaman yang membahayakan dalam bencana ini," pungkas Jakhura. (adibahasan/arrahmah.com) |
| Penyusup Mujahidin IIA tembak mati 3 kontraktor penjajah AS Posted: 31 Jan 2015 07:34 AM PST KABUL (Arrahmah.com) - Seorang Mujahid Imarah Islam Afghanistan (IIA) menyusup dan menewaskan 3 kontraktor penjajah AS di Kabul International Airport, di ibukota Afghanistan pada Kamis (30/1/2015), menurut laporan AL Emarah News pada Jum'at (31/1). Mujahid Ihasanullah, dari provinsi Laghman, melepaskan tembakan terhadap orang-orang Amerika tersebut, menewaskan setidaknya tiga orang Amerika dan melukai 4 orang lainnya. Laporan menambahkan bahwa Ihasanullah juga harus baku tembak dengan aparat keamanan Afghan hingga ia terbunuh (semoga Allah menerimanya). Aksi penembakan tersebut adalah salah satu serangan terbaru yang menghantam pasukan penjajah AS-NATO di tengah-tengah operasi Khaibar Mujahidin IIA. (siraaj/arrahmah.com) |
| Ahok sesumbar, Polda Metro Jaya: Jakarta belum butuh sniper Posted: 31 Jan 2015 04:19 AM PST JAKARTA (Arrahmah.com) - Kepala Biro Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Daniel Pasaribu mengatakan, di wilayah hukumnya terdapat 54 titik daerah rawan kejahatan, diantaranya, 38 di Jakarta dan sisanya di daerah penyangga. "Di titik-titik tersebut, kerap terjadi kejahatan jalanan, seperti pencurian kendaraan bermotor dan pencurian rumah kosong," ujar Daniel saat dihubungi Harian Terbit, Jumat (30/1/2015). Daniel juga menyebutkan, titik rawan kejahatan di wilayah Ibu Kota itu biasanya terdapat di perempatan terminal, stasiun, pelabuhan, dan tempat-tempat umum. Untuk mengantisipasi tidak kriminal itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Diteskrimum) Polda Metro Jaya menyiapkan sedikitnya 300 personel polisi berpakaian preman untuk memantau titik-titik rawan kejahatan tersebut. Bahkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan jika pihaknya akan mengerahkan penembak jitu atau sniper jika memang dibutuhkan. Namun, hasil survei yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit mengenai kondisi Jakarta sebagai kota tidak aman di dunia berbanding terbalik dengan kenyataannya saat ini. "Secara kasat mata, kita lihat masyarakat masih beraktifitas, bahkan pada malam hari keramaian masih terjadi," ujar Martinus, Jumat (30/1/2015). Martinus menyatakan, dengan realita yang terjadi di Jakarta saat ini, dipastikan Jakarta masih dalam kondisi aman dan belum perlu untuk mengerahkan penembak jitu seperti yang diwacanakan Gubernur DKI Jakarta. "Dalam memberikan rasa tenang dan aman, polisi ada dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat itu saja sudah cukup," ujar Martinus. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sesumbar ingin menggunakan penembak jitu, alias sniper untuk memberantas preman di DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Ahok lantaran Jakarta masuk dalam Kategori kota kota tidak aman di dunia. (azm/arrahmah.com) |
| Warga Serpong minta Pemkot Tangsel razia pelacuran di Jl. Raya AMD Posted: 31 Jan 2015 03:00 AM PST SERPONG (Arrahmah.com) - Warga di Kec. Serpong dan Serpong Utara minta Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) merazia pelacur yang belakangan mulai marak di sekitar lokasi warung maksiat 'alang-alang' dan sepanjang Jl. Raya AMD. Mereka mengaku risih dengan aksi perempuan malam tersebut. "Warga termasuk ibu-ibu merasa risih dan malu melihat aksi pekerja tempat hiburan atau warem (warung maksiat) yang kebanyakan 'mejeng' dan mangkal di pinggir Jl. Raya AMD," ujar Ny. Hj. Tuti Sadiah, warga Kel. Buara, Serpong, kemarin, tulis Poskotanews.com Sabtu (31/1/2015) Kebanyakan pelacur itu, tambah dia, menggunakan pakaian ketat dan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil menunggu lelaki yang menghampirinya. Aksinya memang tak terlihat karena hanya dua hingga empat orang saja beberapa waktu lalu tapi belakangan makin banyak yang mencari 'mangsa' ke pinggir jalan tersebut. Nurdin, warga lainnya, meminta jajaran Pemkot Tangsel khususnya Satpol PP setempat melakukan razia atau sweeping terhadap pelacur yang belakangan banyak berkeliaran di sekitar kawasan Serpong khususnya daerah yang disebut 'alang-alang' karena lokasinya di lahan kosong. Keluhan dan informasi maraknya pelacur jalanan atau wanita malam yang beroperasi di kawasan Serpong dan Serpong Utara ditanggapi serius Pemkot Tangsel yang akan melakukan razia atau tindakan serupa seperti di Kel. Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, tegas Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie didampingi Kasatpol PP Azhar Sya'maun. "Tindakan penertiban dan pembongkaran memang sudah direncanakan tinggal menunggu koordinasi dengan petugas dan instansi terkait lainnya," tegas Wakil Walikota. Dia menegaskan razia kemaksiatan ini tak hanya di Kecamatan Pondok Aren, Serpong dan Serpong Utara saja tapi seluruh wilayah yang ada warung maksiat bakal ditertibkan karena mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga sekitar. (azm/arrahmah.com) |
| Perpanjangan izin ekspor PT. Freeport bukti negara lemah Posted: 31 Jan 2015 01:51 AM PST JAKARTA (Arrahmah.com) - Jelang genap 100 hari pemerintahan Jokowi – JK, pemerintah tidak pro rakyat, malah menunjukkan ketidakberdayaannya berhadapan dengan PT. Freeport Indonesia, salah satu korporasi tambang terbesar di Indonesia. Pada 23 Januari 2015 lalu pemerintah malah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk perusahaan tambang ini hingga Juli 2015. "Fakta dan bukti cukup sudah menjelaskan kepada pemerintah tindakan melawan hukum dan pelanggaran HAM atas kehadirannya sejak 1967 yang menambang di Tembagapura melalui kontrak karya I," tulis siaran pers KontraS dan dan JATAM yang tayang di situs KontraS. KontraS mencatat sederet pelanggaran hukum dan HAM oleh PT. Freeport Indonesia mulai dari penghancuran tatanan adat, perampasan lahan masyarakat lokal, penangkapan sewenang-wenang masyarakat sipil, perusakan lingkungan hidup, perusakan sendi-sendi ekonomi sampai pengingkaran atas eksistensi masyarakat suku Amungme hingga pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan setoran illegal uang keamanan kepada aparat Negara sebesar US 5,6 juta dolar . Selain itu temuan JATAM dilapangan yakni limbah tailing mereka hingga saat ini setidaknya telah mencapai lebih dari 1,187 milliar ton yang dibuang ke sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa. Longsor besar terakhir bahkan telah merenggut 28 nyawa pekerja sekaligus pada 14 Mei 2013. Hingga akhirnya Komnas HAM telah menetapkan PT. Freepot Indonesoa sebagai pelanggar HAM berat dalam kasus tersebut. Belum lagi ingkar janji (wansprestasi) atas kewajibanya membangun smelter (pabrik peleburan logam) sebelum izin ekspor tersebut habis sejak Desember 2014. Namun kenyataannya, hingga izin habis, PT. Freeport Indonesia tidak ada itikad baik untuk membangun smelter tersebut. Bahkan saat perpanjangan izin eksport kedua perusahaan itu baru akan memastikan ke pada Pemerintah tentang lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan smelter yakni dengan menyewa lahan PT. Petrokimia di Gresik Jawa Timur seluas 80 hektare dalam jangka waktu 20-30 tahun. Lebih jauh siaran pers bersama itu menyebut, kewajiban membangun smelter dan larangan ekspor bahan mentah sebenarnya sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2009 melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berlaku efektif setelah lima tahun sejak keluarnya UU tersebut. Namun setelah larangan ekspor bahan mentah tersebut berlaku efektif, pemerintah malah memberikan pengecualian kepada pertambangan besar seperti Freeport dan Newmont untuk tetap mengekspor konsentrat tambang dengan beberapa poin renegosiasi kontrak karya. Pemerintahan SBY saat itu; melalui Menteri ESDM mengakui, kelonggaran ekspor itu melanggar UU. Tuntutan KontraS dan JATAM 1. Pemerintah melalui Kementrian ESDM wajib mencabut Nota kesepakatan terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk perusahaan tambang ini hingga Juli 2015 perpanjangan, karena kebijakan pemberian izin ekspor konsentrat PT. Freeport sejak awal telah jelas-jelas melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.; 2. Ketua DPR RI membentuk pansus atas pelanggaran pemerintah yang tidak konsisten menerapkan pasal 5 UU UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana tidak adanya transparansi kepada DPR sebagai lembaga pengawas. 3. PT. Freeport Indonesia segara bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum dan HAM sejak melakukan penambangan melalui kontrak karya I. Selain itu merealisasikan atas kewajibannya membangun smelter sebagaimana perintah; UU No. 4 Tahun 2009. 4. Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan segera melakukan audit lingkungan atas tindakan PT. Freeport Indonesia yang merusak tatanan ekosistem lingkungan hidup. 5. Kementrian Tenaga Kerja melakukan investigasi atas pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang menimpa buruh PT. Freeport Indonesia selama ini yang terus dihadapkan ketidakpastian atas nasib hak atas pekerjaannya. (azm/arrahmah.com) |
| Pernyataan bersama ulama-ulama Jihad terkemuka mengenai fitnah ISIS di Kaukasus Posted: 30 Jan 2015 07:00 PM PST (Arrahmah.com) - Beberapa ulama Jihad terkemuka membuat pernyataan bersama mengenai fitnah "Daulah Islam", atau Islamic State (IS) yang sebelumnya dikenal sebagai ISIS, di Kaukasus. Di antara para ulama yang turut menandatangani pernyataan ini ialah Syaikh Al-Muhaisini Syaikh As-Sibai, Syaikh Al-Uraidi, Syaikh Al-Rubaish, dan Syaikh An-Nadhari. Dalam pernyataan bersama ini mereka menyampaikan bahwa ISIS telah menciptakan perpecahan di antara Mujahidin dan membuat Mujahidin melanggar Bai'at mereka kepada Amir mereka. Keadaan seperti itu menjadi lebih buruk lagi bagi Mujahidin yang berada dalam kondisi sulit seperti di Kaukasus. Para ulama terkemuka ini juga memberikan nasihat kepada Mujahidin di Kaukasus untuk menghilangkan perselisihan di antara mereka dan kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya Shallahu 'alayhi wa sallam serta berkonsultasi dengan Ulama dan Mujahidin yang berpengalaman dalam menghadapi perselisihan yang ada. Berikut terjemahan ringkasan pernyataan tersebut yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh Muwahideen Media dalam bahasa Inggris pada Kamis (29/1/2015).  Telah sampai kepada kami bahwa fitnah Jama'ah Daulah [Islam atau Islamic State (IS) yang sebelumnya dikenal sebagai ISIS] telah mencapai Kaukasus dan memecah belah jajaran [Mujahidin] serta mengubah fokus dari [memerangi] musuh (Rusia) menjadi [memerangi] sesama [Mujahidin]. Dengan nyata kami mengecam "Khilafah" ini dan bahwa [Khilafah] ini adalah batil sebagaimana yang para ulama zaman ini dan ulama terdahulu kita telah jelaskan. Di mana Khilafah tidak bisa tegak tanpa ada Ahlul Halli wal Aqdi. Sebuah hadits terkenal menyebutkan: "Maka barangsiapa membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan kaum Muslimin, niscaya ia tidak boleh dibaiat dan tidak pula orang yang ia bai'at, karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh." [HR. Bukhari No. 6830] dan perkaataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Jika Umar dan kelompok yang bersama beliau yang memberikan Bai'at kepada Abu Bakar dan kemudian sisanya dari para Sahabat menolak Abu Bakar, maka beliau (Abu Bakar) tidak akan menjadi Imam (Khalifah), Abu Bakar menjadi Imam oleh Bai'at yang disetujui oleh Jumhur Sahabat." Khilafah akan terbentuk dengan terpenuhinya syarat [syar'i] dan ia akan menyingkirkan penghalangnya serta melindungi umat dari musuh yang menyerang, yaitu tentara salib dan sekutu mereka. Sementara gerakan ini (ISIS) telah menciptakan perpecahan antara Mujahidin dan membuat Mujahidin melanggar Bai'at mereka [kepada Amir mereka] dan bahkan ini lebih buruk lagi bagi Mujahidin yang berada dalam kondisi sulit seperti di Kaukasus. "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." [Q.S. Al-Anfaal (8): 46] Khilafah adalah untuk menyatukan barisan [Mujahidin] dan bukan memecah belah mereka dan siapa pun yang melakukan ini (memecah belah barisan) harus bertaubat serta menjauhi tindakan ini dan adalah wajib dalam Syariah untuk memenuhi janji kalian. "Dan penuhilah [setiap] janji. Sesungguhnya, setiap janji itu akan dipertanyakan." [Q.S Al-Isra' (17): 34] Telah diketahui bahwa Mujahidin di Kaukasus telah memberikan Bai'at kepada Syaikh Abu Muhammad Al-Dagestan Hafidahullah dan menjunjung Bai'at ini adalah wajib dan haram untuk membatalkannya sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya (*Kami tidak mengutip semua dalil). Dan adalah berkah dari Allah atas Mujahidin di Kaukasus bahwa Dia telah mengaruniakan mereka seorang pemimpin dari kalangan Ahlul Ilm dan bahwa dia meniti jalan pemimpin terdahulu, Al-Khattab, Syamil, Abu Walid dan Doku Umarov RahimahumAllah. Membatalkan Bai'at kepada Syaikh Abu Muhammad bukanlah suatu tindakan kufur dan tidak membuat darah yang haram [ditumpahkan] menjadi halal! Kami menasehati Mujahidin di Kaukasus untuk menghilangkan perselisihan di antara mereka ini dan dalam perselisihan apa pun mereka harus merujuk kembali ke Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya Shallahu 'alayhi wa sallam dan berkonsultasi dengan Ulama dan Mujahidin yang berpengalaman serta tidak [berkonsultasi] pada orang bodoh yang tidak berilmu syar'i; "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." [Q.S. An-Nisaa (4): 83] "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." [Q.S. An-Nahl (16): 43] Maka wahai, Mujahidin! Tanyakanlah pada diri kalian: Siapakah itu Ahli Ilmu? Dan apa sikap mereka atas fitnah yang terjadi saat ini? Hasan Al-Bashri Rahimahullah berkata: "Sesungguhnya fitnah ini apabila ia muncul maka ianya hanya diketahui oleh mereka yang alim saja dan apabila ianya telah beredar barulah diketahui oleh semua mereka yang jahil." (Al-Tabaqat, Ibn Sa'd dan Tarikh Al-Kabir, Al-Bukhari) Para Ulama yang telah menandatangani pernyataan ini:
Sumber: http://justpaste.it/j4vs (aliakram/arrahmah.com) |
| Joint statement by several prominent Jihadi scholars on ISIS in the Caucasus Posted: 30 Jan 2015 06:30 PM PST (Arrahmah.com) - Thursday (29/1/2015), Muwahideen Media published an English summary of the joint statement by several prominent Jihadi scholars on Islamic State (IS), or also known as ISIS, in the Caucasus: Fitnah in Kavkaz It have reached us that the fitnah of Jamaat Al Dawlah have reached Kavkaz and split the ranks and the focus have changed from the enemy (Russia) to towards each others. We clearly denounce this Khilafah and that it is batil as the Ulamah from our time have clarified and the Ulamah before us. As Khilafah can not come without Ahl ul hal wal Aqd. The famous hadith of Umar ibn Khattab is mentioned in length; "Whoever gives bayah to a man without the shura of the muslims then there is no bayah to him…" and the words of Shaykh ul Islam Ibn Taymiyyah: "If Umar and a group with him managed to give bayah to Abu Bakr and the rest of the Sahaba refuses then he(Abu Bakr) would not become Imam then, rather Abu Bakr became Imam by the bayah of Jumhoor al Sahaba…" The Khilafah will be established by fulfilling its shuroot and removing its Maoun3 (obstacles) and protecting the Ummah from the invading enemy as the crusaders and their allies. This move (Khilafah) have created rifts between the Mujahideen and made Mujahideen break their oaths and this is even worse when the Mujahideen are in hard conditions as in Kavkaz. "And obey Allah and His Messenger, and do not dispute and [thus] lose courage and [then] your strength would depart; and be patient. Indeed, Allah is with the patient." [8:46]. The Khilafah is for uniting the ranks and not splitting them and whoever does this (split the ranks) should ask for forgivness and go away from this act and it is obligatory in Shariah to uphold your vows "And fulfill [every] commitment. Indeed, the commitment is ever [that about which one will be] questioned." [17:34] It is known that the Mujahideen in Kavkaz have given bayah to Shaykh Abu Muhammad al-Dagestani Hafidahullah and that upholding this bayah is wajib and haram to break it as mentioned in the evidence listed before (*I didnt include all of the evidences) and it is a blessing from Allah upon the mujahideen in Kavkaz that He has made their leader a man among ahl ul ilm and that he is on the path of Khattab and Shamil and Abu Walid and Doku Umarov RahimahumAllah. The breaking of bayah to Shaykh Abu Muhammad is NOT an act of kufr and does not make the unlawful blood lawful! We advice the Mujahideen in Kavkaz to remove this rift between them and whatever disagreement they have to refer it back to the Book of Allah and the Sunnah of his Prophet Sallahu aleyhi wa salam and to consult the Ulamah of Ilm and the experienced Mujahideen and not the ignorants with no Shari knowlegde; "So ask the people of the message if you do not know." [16:43] The ones who have signed this: 1. Shaykh Umar Al-Haddouchi 2. Shaykh Abdullah Al-Muhaisiny 3. Shaykh Dr. Hani Sibai 4. Shaykh Dr. 5. Shaykh Dr. 6. Shaykh Ibrahim Al-Rubaish 7. Shaykh Al-harith Al-Nadhari 8. Shaykh Khalid bin Umar Badrfi 9. Shaykh Abu Maria Al-Qahtani 10. Shaykh Mudhair Al-Wuaisi
Arabic original: http://justpaste.it/j4vs (banan/arrahmah.com) |
| Valentine day, ajaran orang kafir identik dengan kondom dan kemaksiatan Posted: 30 Jan 2015 05:28 PM PST JAKARTA (Arrahmah.com) - Sekjen Forum Umat Islam, Ustadz Muhammad Al Khaththath menegaskan bahwa perayaan Valentine Day merupakan ajaran agama kaum kafir, sehingga umat Islam dilarang merayakannya. "Valentine Day adalah Millah orang-orang kafir, haram hukumnya bagi umat Islam ikut merayakannya," katanya kepada Kiblat.net, Jumat (30/1) di Jakarta, dikutip dari Kiblat.net Apalagi, lanjutnya, Valentine Day sangat identik dengan kondom dan kemaksiatan. Untuk itu, ia meminta agar kegiatan maksiat seperti Valentine yang jatuh pada 14 Februari ini dijauhi. "Maka kami menghimbau kepada para remaja Muslim dan Muslimah untuk menjauhi ajang maksiat Valentine Day," ucap Ustadz Al Khaththath. Dia menghimbau, agar pada 14 Februari diperlakukan sama seperti hari-hari lainnya untuk diisi dengan amal sholih sesuai syariat Allah subhnahu wa Ta'ala. "Perbanyak baca Al-Qur'an dan Kajian keislaman," ujarnya. Masih kata Ustadz Al Khaththath, pentig bagi para remaja untuk menyibukkan diri dengan kegiatan keislaman yang positif tersebut, karena mereka adalah harapan Islam di masa mendatang. "Perjuangan ke dapan masih membutuhkan kiprah para remaja hari ini," tandasnya. (azm/arrahmah.com) |
| DPRD Poso kritik soal situasi keamanan wilayahnya Posted: 30 Jan 2015 04:17 PM PST POSO (Arrahmah.com) - Sejumlah anggota DPRD Poso memberikan kritikan dan sarannya terkait penanganan persoalan keamanan di Poso pada Kamis, (29/01). Hal itu berlangsung dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso bersama Bupati Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Danyon 714 Sintuwu Maroso Poso, dan Detasemen Brimob Pelopor Kabupaten Poso di gedung DPRD Poso. Salah satunya adalah Baharudin Sapi'i dari Fraksi Sintuwu Maroso. Ia menyampaikan beberapa hal, terutama harapannya yang sangat besar kepada pemerintah daerah agar serius dalam menangani kasus Poso. "Keseriusan pemerintah daerah sangat diharapkan. Menurut kami, Poso harus dijadikan daerah bencana sehingga bantuan dan perhatian dari pusat ada," ujar Baharuddin Sapi'i. Baharuddin juga menyampaikan bahwa dalam menangani kasus Poso jangan melihat dari satu kejadian, tapi harus secara keseluruhan dan akar masalah Poso. "Persoalan poso sangat kompleks, jangan hanya diselesaikan berdasar kejadian terbaru (insiden di Desa Tangkura, red), tapi harus dilihat secara keseluruhan," tambahnya. Terakhir, Baharudin juga menyampaikan dalam hal pengamanan TNI Polri harus bekerja sama, dan penangkapan pealaku jangan sampai salah sasaran. Sementara itu, anggota DPRD Poso lainnya dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat Bungasawa menyatakan bahwa aparat keamanan masih belum terencana dan sistematis dalam melakukan operasi di Poso. Pasalnya, masih ada kejadian secara sporadis yang membuat warga Poso jadi ketakutan. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mengeluarkan pernyataan sikapnya, yaitu:
Kapolres Poso AKBP Ronny Suseno saat menyampaikan langkah Polisi dalam mengamankan Poso dalam RDPU di gedung DPRD Poso, Kamis, (29/01). (azm/kiblat.net/arrahmah.com) |
| You are subscribed to email updates from Arrahmah.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
