Serangan AS ke Pangkalan Milisi di Suriah dan Iran, PM Irak Kecam

Kilas TimurTengah | Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Irak. Massa yang geram atas serangan udara itu menyerbu Kedutaan Besar AS di Baghdad dengan melemparkan batu dan membakar pos keamanan.

Aksi itu memicu bentrokan dengan penjaga keamanan sekaligus membuat Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim pasukan tambahan ke Timur Tengah.

BACA JUGA

• Donald Trump Minta Iran Tanggung Jawab atas Serangan Kedutaan AS di Irak

Serentetan protes, yang dipimpin milisi dukungan Iran, menjadi tantangan baru bagi kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump, yang masuk dalam bursa pencalonan presiden pada 2020. Ia mengancam akan membalas perbuatan Iran. Departemen Luar Negeri menyebutkan staf diplomatik yang berada di dalam gedung kedutaan aman dan tidak ada rencana untuk mengevakuasi mereka.

Penjaga Kedubes AS menggunakan granat setrum dan juga gas air mata untuk mengusir massa, yang menyerbu dan membakar pos keamanan di pintu masuk tanpa menerobos latar utama.

Pentagon menyebutkan bahwa, selain mengirim Marinir untuk melindungi personel kedutaan, sekitar 750 tentara dari Divisi Lintas Udara 82 akan diterjunkan ke Timur Tengah dan bahwa pasukan tambahan siap dikerahkan untuk beberapa hari ke depan.

"Pengerahan ini merupakan tindakan tepat sekaligus tindakan pencegahan yang diambil untuk menanggapi tingginya ancaman terhadap personel dan fasilitas AS, seperti yang kita saksikan di Baghdad hari ini," kata Menteri Pertahanan AS Mark Esper melalui pernyataan.

Pejabat AS, yang identitasnya dirahasiakan, menyebutkan bahwa 750 tentara awalnya akan berbasis di Kuwait. Pejabat itu mengatakan sebanyak 4.000 anggota pasukan dapat dikirim ke kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan jika diperlukan.

Lebih dari 5.000 prajurit AS ditempatkan di Irak guna mendukung pasukan setempat.

Respons Presiden Irak

Tentara AS menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang masuk ke kompleks kedutaan AS, di Baghdad, Irak (31/12/2019). Serbuan ini dilakukan para demonstran yang marah atas serangan udara AS terhadap milisi Irak yang disebut pro-Iran. (AP Photo/Khalid Mohammed)

Presiden Irak Barham Salih pada Selasa 31 Desember menentang upaya menyerbu Kedutaan Besar AS di Baghdad, yang ia sebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat untuk melindungi misi asing yang ditandatangani bersama pemerintah Irak.

"Upaya untuk menerobos Kedutaan Besar Amerika di Baghdad adalah salah satu pelanggaran protokol internasional dan perjanjian mengikat dengan pemerintah Irak," katanya melalui pernyataan.

"Aksi protes damai merupakan hak yang dijamin dan dilindungi dalam undang-undang namun penyerangan terhadap misi asing berlawanan dengan kepentingan dan reputasi internasional mereka."

Salih menginstruksikan pasukan keamanan Irak untuk melindungi semua misi asing dan meminta massa agar meninggalkan perimeter kedutaan besar.

============================================ English by google Translate

The United States launched air strikes into Iraq. Crowds of anger over the airstrikes stormed the US Embassy in Baghdad by throwing stones and setting fire to security posts.

The action sparked clashes with security guards while also making the United States decide to send additional troops to the Middle East.

A spate of protests, led by Iranian-backed militias, is a new challenge for US President Donald Trump's foreign policy, which entered the presidential nomination exchange in 2020. He threatened to retaliate against Iran's actions. The State Department said diplomatic staff inside the embassy building were safe and there were no plans to evacuate them.

The US Embassy guards used stun grenades and tear gas to repel the masses, who stormed and set fire to security posts at the entrance without breaking into the main backdrop.

The Pentagon said that, besides sending Marines to protect embassy personnel, around 750 troops from the 82nd Airborne Division would be deployed to the Middle East and that additional troops were ready to be deployed for the next few days.

"This deployment is both an appropriate and preventive measure taken to respond to the high threat to US personnel and facilities, as we witnessed in Baghdad today," US Defense Secretary Mark Esper said in a statement.

A US official, whose identity was withheld, said that 750 troops would initially be based in Kuwait. The official said as many as 4,000 troops could be sent to the area in the next few days if needed.

More than 5,000 US troops are stationed in Iraq to support local forces.

Iraqi President Barham Salih on Tuesday 31 December opposed efforts to storm the US Embassy in Baghdad, which he said was a violation of binding international agreements to protect foreign missions signed with the Iraqi government.

"The attempt to break through the American Embassy in Baghdad is one of violations of international protocols and binding agreements with the Iraqi government," he said in a statement.

"Peaceful protests are guaranteed and protected rights in the law but attacks on foreign missions are contrary to their international interests and reputation."

Salih instructed Iraqi security forces to protect all foreign missions and called on the masses to leave the embassy perimeter.